Sabtu, 05 Juni 2010

Buntut Buruknya Hasil UN 2010

Selasa, 27 Apr 2010
Pemprov Harus Bertanggungjawab
AKSI CORET: Meski secara nasional hasil UN SMA/SMK Provinsi NTT terpuruk namun tidak menghentikan aksi coret seperti diabadikan, Senin (26/4) kemarin. (FOTO:CARLENS BISING/TIMEX)KUPANG, Timex--Hasil buruk ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK di Provinsi NTT mengundang kritik pedas anggota DPRD NTT. Senin (26/4) sekira pukul 09.00 Wita, Komisi D DPRD NTT menggelar rapat mendadak terkait hasil UN yang baru saja diumumkan melalui media massa.
Tak hanya intern Komisi D, Kepala Dinas PPO NTT Thobias Ully pun dipanggil, namun hanya diwakili Sekretaris, Klemens Meba.

Usai rapat tertutup itu, anggota Komisi D, Jimmy Sianto, kepada wartawan mengatakan, hasil buruk UN Provinsi NTT menguak fakta kalau pemerintah gagal menjalankan program pendidikan. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah menggelar evaluasi untuk dicari tahu kelemahannya. "Hasil ini menandakan bahwa pemerintah gagal jalankan program pendidikan, sehingga kita menjadi terpuruk. Pemerintah harus bertanggungjawab, khususnya Kepala Dinas PPO yang secara teknis menjalankan program pendidikan," tandas Jimmy kemarin.

Dia juga mengatakan, dalam rapat tersebut Komisi D meminta pemerintah jangan berharap pada ujian ulang yang akan digelar 10 Mei 2010 mendatang. "Jangan berharap ujian ulang. Itu tidak menjadi ukuran lagi, karena yang dilihat adalah hasil hari ini. Ujian ulang tidak menjamin prosentase (kelulusan, Red) kita meningkat, atau jangan sampai merosot lagi," tambahnya.

Jimmy juga mengkritisi ujian ulang yang akan dilakukan nanti. Menurutnya, ujian tersebut tidak dijamin memperbaiki hasil yang sudah ada, karena masa persiapan sudah dekat, apalagi kondisi psikologis siswa sudah terganggu. "Pemerintah jangan berharap ada ujian ulang, karena saya pesimis hasilnya akan baik," kata Jimmy.

Masih terkait kegagalan Pemerintah Provinsi NTT, Jimmy menjelaskan, berdasarkan hasil rapat dengan Dinas PPO, kegagalan UN dipicu masalah kekurangan guru, fasilitas pendukung dan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah. Disebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sudah memadai, namun tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga menimbulkan hasil yang tidak maksimal.

Sementara itu, anggota DPRD NTT dari Komisi A, Alfred Baun menjelaskan, Gubernur NTT harus segera melakukan evaluasi, sehingga jika kelemahan ada pada Kepala Dinas PPO, maka harus dicopot demi perbaikan kondisi pendidikan NTT ke depan.

Menurutnya, hasil UN ini menjadi ukuran bagi pemerintah pusat untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi NTT. Oleh karena itu, jika hasil UN buruk, maka Pemerintah Provinsi NTT juga mendapat penilaian buruk. "Tenaga guru ok, anggaran ok, tapi kenapa hasilnya seperti ini, padahal pemerintah menyatakan optimisme yang tinggi bahwa kelulusan kita 70 sampai 80 persen. Ini bukti bahwa pemerintah gagal dalam program pendidikan. Pendidikan tidak maju, malah semakin mundur," kata Alfred.

Dia juga memberi alasan, jika kegagalan pemerintah dalam program pendidikan lantaran manajemen yang buruk. Oleh karena itu, dia menghimbau agar segera lakukan evaluasi untuk memperbaiki manajemen pendidikan. "Karena Kadis (Kadis PPO) sibuk dengan urus Sabu Raijua, tidak serius urus pendidikan, maka jadinya begini. Dia meminta Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur dan jajarannya bertanggungjawab atas kegagalan ini.

Saat pertemuan usai sekira pukul 11.00 Wita, Klemens yang hendak dikonfirmasi wartawan menolak. "Langsung saja di Pak Kadis yah," katanya sambil melangkah keluar gedung DPRD NTT. Sementara itu, sekira pukul 15.00 Wita, Thobias Ully dan Klemens Meba dipangggil Gubernur Frans Lebu Raya untuk mengikuti rapat terbatas di ruang Sekretaris Daerah. Hingga pukul 16.15 Wita, pertemuan tertutup itu masih berlangsung.


Pemprov NTT Evaluasi

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT, Thobias Uly mengatakan, Pemprov NTT akan melakukan evaluasi total terhadap anjloknya hasil UN 2010 khusus SMA/SMK yang baru diumumkan, Senin (26/4). Gubernur NTT Frans Lebu Raya menginstruksikan Dinas PPO NTT untuk melakukan evaluasi total terhadap hasil UN tersebut.

Dari 34 provinsi di Indonesia, NTT menempati urutan terakhir. "Hasil UN ini sudah kami sampaikan ke bapak gubernur dan diminta untuk dilakukan evaluasi total agar bisa dilakukan pemetaan terhadap permasalahan yang kita hadapi dalam pelaksanaan UN tahun ini," kata Uly.
Namun, menurutnya ada banyak faktor penyebab anjloknya hasil UN tahun ini. Faktor tersebut antara lain, minimnya sarana prasarana pendidikan hingga SDM pendidik yang belum memadai. "Termasuk juga daya serap siswa akan kurikulum baru yang lebih mengutamakan aplikasi dibanding teori," katanya.

Untuk guru, jelasnya, sebagian besar sudah memenuhi standar kualifikasi yakni S-1. Namun, baru sebagian kecil yang memenuhi kompetensi. Dengan demikian sangat mempengaruhi siswa dalam menyerap pelajaran yang diberikan.

Dengan demikian, ke depan, lanjut Uly, Dinas PPO NTT akan lebih fokus dalam mempersiapkan siswa untuk mengikuti UN. Hasil tahun ini, lanjutnya, menjadi pelajaran paling berharga karena jauh di bawah prediksi pihaknya. Target yang ditetapkan Pemprov NTT adalah 80 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 72 persen.

Sementara Ketua Penyelenggara UN 2010, I Nyoman Mertha Yasa menambahkan bagi siswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang yang akan dilaksanakan 10-14 Mei mendatang. "Bagi siswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk ujian ulang tidak hanya mata pelajaran yang tidak lulus tetapi terbuka juga untuk mata pelajaran lain dengan tujuan untuk memperbaiki nilai. Yang dipakai adalah nilai terbaik," katanya. Saat ini, naskah ujian susulan sedang dicetak dan siap didistribusi ke masing-masing daerah.

Secara keseluruan hasil UN SMA/SMK NTT 2010 yakni, dari total peserta 35.201 siswa, yang dinyatakan lulus ujian utama sebanyak 16.869 atau 47,92 persen. Sementara yang tidak lulus sebanyak 18.333 peserta atau 52,08 persen.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Rote Ndao kembali menempati urutan pertama perolehan kelulusan tertinggi yakni 81,16 persen. Dari total 945 siswa, 767 siswa dinyatakan lulus ujian utama. Urutan kedua ditempati Kabupaten TTU yakni 71,95 persen. Dari jumlah siswa sebanyak 1.918 orang yang lulus ujian utama sebanyak 1.380 siswa. Urutan tiga Kabupaten TTS dengan persentase 71, 89 persen dimana dari 3.116 peserta, yang dinyatakan lulus ujian utama sebanyak 2.240 siswa.

Urutan terakhir atau ke-21 ditempati Kabupaten Alor yakni 12,83 persen. Dari total peserta 1.652 peserta, yang dinyatakan lulus hanya 212 siswa. Urutan kedua dari bawah ditempati kabupaten tetangganya yakni Lembata dengan perolehan 13,06 persen. Dari jumlah peserta sebanyak 758 siswa, yang dinyatakan lulus hanya 99 orang.

Sementara Kota Kupang menempati urutan kelima setelah Kabupaten Belu. Namun, Kota Kupang mencatat diri sebagai daerah dengan jumlah peserta UN terbanyak yakni sebanyak 4.396 peserta dengan jumlah yang lulus 3.024 siswa.

Tahun Ini Lebih Baik

Walikota Kupang, Daniel Adoe, kepada Timor Express, kemarin di kantornya beberapa saat seusai upacara perayaan HUT Kota Kupang, menegaskan bahwa Pemkot merasa bersyukur karena kelulusan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu.

Jika persentase kelulusan tahun lalu buruk, maka tahun ini justeru lebih baik. Ia menyebut, persentase kelulusan untuk SMA adalah 68,8 persen dan SMK 77 persen. "Ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini justeru lebih baik, dan ini sudah bagus. Tahun lalu itu rendah sekali,"tegas Daniel Adoe yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO), Maxwell Halundaka.

Dikonfirmasi lebih lanjut apa rahasianya, Daniel Adoe menyebutkan, rombongan belajar (rombel) ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika tahun-tahun sebelumnya, satu rombongan belajar, bisa mengakomodir lebih dari 50 orang siswa, maka sejak tahun lalu, rombongan belajarnya mulai diperketat.

"Kita perketat rombongan belajar sehingga mudah kontrolnya. Satu kelas hanya 32 sampai 36 orang siswa saja. Selain itu, guru-guru pun sudah dibekali dengan beberapa pelatihan, apalagi ada pakta integritas yang ditandatangani sehingga mengikat mereka untuk lebih serius lagi bekerja,"ujar Daniel.

Beberapa sekolah negeri yang berprestasi, dan yang terpuruk menurutnya, adalah sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang persentasenya 100 persen, namun ada yang mutunya rendah. Karena itu, kedepan pihaknya akan mendistribusikan guru berstatus PNS ke sekolah-sekolah swasta sehingga pihak swasta lebih berkonsentrasi pada mutu pendidikan. (boy)


Aksi Coret

Merayakan kelulusan, siswa-siswi SMA/SMK se-Kota Kupang, kemarin melakukan aksi corat-coret pakaian dengan menggunakan spidol serta piloks. Mereka tumpah ruah ke sejumlah titik keramaian, sejak pagi, beberapa saat setelah mendengar kelulusan.
Pantauan Timor Express di beberapa titik, mulai dari SMKN 2, SMAN 1, SMA PGRI serta tak ketinggalan beberapa SMA/SMK yang ada, aksi corat-coret terjadi di sana. Tak hanya pakaian, wajah mereka pun dipiloks.

Beberapa ruas jalur utama nyaris dipenuhi siswa yang merayakan kelulusan seperti jalan A.Yani, jalan Tompello, jalan Sudirman serta jalan WJ. Lalamentik. Rifal Mof, seorang siswa SMKN 2 Kupang Jurusan Otomotif, yang ikutan berekspresi setelah dinyatakan lulus, mengaku kalau tahun lalu ia tak lulus dalam UN jadi.

"Sehingga ketika dengar saya lulus tahun ini, saya langsung cat,"ujarnya di depan SMKN 2, siang kemarin. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak lulus? Oklin, salah satu siswa SMAN 1 Kupang jurusan IPS yang tidak lulus UN juga hadir dalam keramaian, meski diselimuti kekecewaan.

Parahnya lagi, para siswa yang lulus, ada yang menenggak minuman keras, serta berkonfoi menggunakan sepeda motor, dan ada yang hanya bejalan kaki saja. Tak mau kecolongan, Polda dan Polresta Kupang menerjunkan sejumlah anggotanya untuk melakukan pengamanan. (sam/ito/boy/mg-10)



HASIL UN SMA/SMK PROVINSI NTT TAHUN 2010

Peringkat --------- Kabupaten/Kota --- Peserta UN ------- Lulus ------ %
1. ------------------ Rote Ndao ------------------ 945 --------- 767 --------- 81,16
2. ------------------ T T U --------------------------- 1.918 --------- 1.380 --------- 71,95
3. ------------------ T T S --------------------------- 3.116 --------- 2.240 --------- 71,89
4. ------------------ Belu --------------------------- 2.887 --------- 2.019 --------- 69,93
5. ------------------ Kota Kupang ------------------ 4.396 --------- 3.024 --------- 68,79
6. ------------------ Nagekeo --------------------------- 918 --------- 599 --------- 65,25
7. ------------------ Sabu Raijua ------------------ 512 --------- 317 --------- 61,91
8. ------------------ Sumba Timur ------------------ 1.845 --------- 1.127 --------- 61,08
9. ------------------ Sumba Tengah ------------------ 129 --------- 76 --------- 58,91
10. ------------------ Manggarai Barat --------- 941 --------- 532 --------- 56,54
11. ------------------ Sumba Barat ------------------ 703 --------- 340 --------- 48,36
12. ------------------ Kupang --------------------------- 2.633 --------- 1.027 --------- 39,00
13. ------------------ Ngada --------------------------- 998 --------- 367 --------- 36,77
14. ------------------ Manggarai Timur --------- 1.022 --------- 325 --------- 31,80
15. ------------------ Flores Timur ------------------ 1.598 --------- 492 --------- 30,79
16. ------------------ Manggarai ------------------ 2.791 --------- 367 --------- 26,30
17. ------------------ Ende --------------------------- 2.468 --------- 593 --------- 24,03
18. ------------------ Sumba Barat Daya --------- 1.190 --------- 325 --------- 23,03
19. ------------------ Sikka --------------------------- 1.781 --------- 324 --------- 18,19
20. ------------------ Lembata --------------------------- 758 --------- 99 --------- 13,06
21. ------------------ Alor --------------------------- 1.652 --------- 212 --------- 12,83

T O T A L --------- --------- ------------------ 35.201 --------- 16.868 --------- 47,92

SUMBER: DINAS PPO NTT

Terpuruknya Hasil UN SMA/SMK

Rabu, 28 Apr 2010
Gubernur Belum Tahu Penyebab
KEFA,Timex--Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengakui persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK sebesar 47,92 persen mengalami penurunan 21 persen dari persentase kelulusan tahun lalu sebesar 66 persen.

"Kemerosotan persentase kelulusan UN tingkat SMA/SMK tahun ini di NTT merupakan realita yang harus diterima sebagai refleksi untuk diperbaiki dalam melaksanakan UN tahun depan," kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di Kefa usai membuka Temu Konsultasi Pimpinan Kearsipan Tingkat kabupaten/kota se-NTT di Kefamenanu, Selasa (26/4) kemarin.


Namun Frans Lebu Raya berjanji akan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelidiki penyebab rendahnya persentase kelulusan UN tingkat SMA/SMK tahun ini.

"Kita tidak bisa sepihak atau tanpa data yang cukup untuk memberi vonis bahwa yang salah adalah guru atau sekolah atau anak atapun orangtua siswa," bebernya.

Saat ini jelas dia, yang diperlukan adalah menggandeng perguruan tinggi untuk mencari tahu dimana letak kesalahanya sehingga persentase kelulusan UN tahun ini di NTT sampai merosot.

Ia menambahkan hasil kajian ilmiah tentang penyebab rendahnya persentase kelulusan yang direkomendasikan perguruan tinggi nantinya dijadikan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam mengambil langkah strategis memperbaiki tingkat kelulusan UN SMA/SMK.

Kepada peserta UN SMA/SMK yang belum dinyatakan lulus, Frans Lebu Raya meminta agar tetap tegar dan mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi ujian ulang atau ujian paket C. "Jadi saya himbau anak-anak NTT yang belum lulus UN supaya jangan patah semangat tapi mari terus berjuang lebih keras lagi," tegasnya.


Sebelumnya, hasil buruk UN tingkat SMA/SMK di Provinsi NTT mengundang kritik pedas anggota DPRD NTT. Senin (26/4) sekira pukul 09.00 Wita, Komisi D DPRD NTT menggelar rapat mendadak terkait hasil UN yang baru saja diumumkan melalui media massa.


Tak hanya intern Komisi D, Kepala Dinas PPO NTT Thobias Ully pun dipanggil, namun hanya diwakili Sekretaris, Klemens Meba. Usai rapat tertutup itu, anggota Komisi D, Jimmy Sianto, kepada wartawan mengatakan, hasil buruk UN Provinsi NTT menguak fakta kalau pemerintah gagal menjalankan program pendidikan. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah menggelar evaluasi untuk dicari tahu kelemahannya. "Hasil ini menandakan bahwa pemerintah gagal jalankan program pendidikan, sehingga kita menjadi terpuruk. Pemerintah harus bertanggungjawab, khususnya Kepala Dinas PPO yang secara teknis menjalankan program pendidikan," tandas Jimmy kemarin.


Dia juga mengatakan, dalam rapat tersebut Komisi D meminta pemerintah jangan berharap pada ujian ulang yang akan digelar 10 Mei 2010 mendatang. "Jangan berharap ujian ulang. Itu tidak menjadi ukuran lagi, karena yang dilihat adalah hasil hari ini. Ujian ulang tidak menjamin persentase (kelulusan, Red) kita meningkat, atau jangan sampai merosot lagi," tambahnya.


Jimmy juga mengkritisi ujian ulang yang akan dilakukan nanti. Menurutnya, ujian tersebut tidak dijamin memperbaiki hasil yang sudah ada, karena masa persiapan sudah dekat, apalagi kondisi psikologis siswa sudah terganggu. (ogi)

51 Sekolah Negeri Nol Persen

Rabu, 28 Apr 2010
Timex-Lebih dari 154 ribu pelajar SMA dan MA yang tidak lulus ujian nasional (UN) tersebar di 6.062 lembaga sekolah. Termasuk sekolah negeri dan swasta. Diantara jumlah tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) mencatat 51 sekolah negeri yang seluruh siswanya terpaksa mengulang UN kembali.

Dari 51 sekolah negeri tersebut paling banyak siswa tersebar di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Hanya Bengkulu dan Bali yang seluruh siswanya dinyatakan lulus 100 persen. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh mengakui adanya sekolah negeri yang seluruh siswanya mencapai nilai di bawah standar UN.

“Kan tidak apa-apa. Meski negeri yang tidak lulus, tetap harus mengulang. Tidak ada toleransi,” ujarnya. Dia meminta, untuk menjalankan system penilaian akhir belajar siswa, pihaknya tak ingin membedakan antara sekolah negeri atau swasta. “Meskipun sekolah swasta yang mendominasi ketidaklulusan itu,” paparnya. Nuh menyebut, ada 5.795 sekolah swasta yang siswanya tidak lulus. “Nanti akan kami teliti lebih lanjut tentang kebijakan intervensi. Jika sudah mengetahui sasaran sekolahnya,” ujar Nuh. Kata dia, justru dengan mengetahui sekolah tersebut kemendiknas mampu memetakan bentuk intervensi yang nanti akan direkomendasikan.


Nuh menjelaskan, siswa sekolah negeri yang paling banyak mengulang pada UN ulangan 10 hingga 14 Mei mendatang diantaranya dari SMAN 1 Atinggola. Sejumlah 181 siswa di sekolah yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara itu harus mengulang UN bulan depan. “Pihak sekolah harus segera mengambil langkah, memberikan bimbingan tambahan sebelum mereka mengikuti UN ulangan,” ujarnya.


Sementara itu, siswa di SMAN lain yang juga tak lulus seluruhnya terjadi pula pada SMAN 4 Sampit, SMAN 1 Muara Bengkal Sultra, SMAN 1 Wawoni Sultra, SMAN 1 NAngap Anda, SMAN 3 Kayoa Malut, dan SMA persiapan Anggi Palu Barat. “Banyak hal yang menyebabkan ketidaklulusan itu,” ungkap Nuh.


Mantan rector ITS Surabaya itu menjelaskan, tim dari kemendiknas akan melihat ke lapangan secara langsung. Meninjau ke sekolah-sekolah yang seluruh siswanya gagal dalam ujian. “Kita lihat dulu, apa karena fasilitas atau jumlah guru. Bisa jadi sekolah tersebut baru saja didirikan,” ujarnya.


Dia menambahkan, nantinya sekolah tersebut akan mendapat bantuan dari pemerintah. Bentuk bantuan tersebut, lanjut Nuh, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Yang pasti, kata dia, Kemendiknas tidak akan menutup sekolah yang tak berhasil meluluskan seluruh siswanya dalam UN tahun ini.

Kata Nuh, dari pengalaman itu, justru akan memberikan regulasi baru bagi Kemendiknas. Salah satunya menyeleksi ketat lembaga pendidikan yang baru berdiri. “Yang sudah ada akan diperbaiki, yang akan mendirikan sekolah masih harus melewati seleksi dulu,” ujarnya. (nuq/fmc)

Guru di NTT Belum Bermutu

Kamis, 29 Apr 2010
Terkait Anjloknya Prosentase Kelulusan UN
KUPANG, Timex- Kritikan pedas terus mengalir pasca pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK, Senin (26/4) lalu. Komisi D DPRD NTT menilai buruknya hasil UN karena faktor guru yang belum bermutu.
Ketua Komisi D DPRD NTT, Hendrik Rawambaku, saat dikonfirmasi Timor Express, Rabu (28/4) kemarin, menjelaskan, guru adalah variabel yang sangat penting dalam mendongkrak mutu pendidikan. Jika guru tidak profesional, maka mutu pendidikan pasti anjlok. "Di NTT masih banyak guru kontrak yang kemampuannya terbatas. Ada yang hanya lulus SMA saja diambil jadi guru kontrak. Ini yang membuat pendidikan kita tidak pernah maju," ungkap Hendrik.

Dia juga menjelaskan, jika pemerintah ingin agar pendidikan lebih maju, maka variabel penting yang harus diperhatikan adalah guru. Oleh karena itu, katanya, pemerintah perlu meningkatkan lebih dahulu kualitas guru. "Harus dongkrak kualitas guru dulu. Kalau guru tidak berkualitas, pasti hasilnya juga seperti ini.


Banyak guru saat ini yang tidak komitmen dengan pekerjaannya, terutama guru-guru negeri. Kita buktikan dengan tidak ada sekolah-sekolah negeri yang lulus seratus persen. Yang prestasi bagus itu dari sekolah-sekolah swasta. Jadi pemerintah harus berfokus pada peningkatan kualitas guru sebab guru adalah faktor utama dalam pendidikan," urai Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT ini.


Selain itu, kata Hendrik, orang yang bertanggjawab atas pendidikan juga harus mengerti pendidikan. "Kalau tidak mengerti pendidikan mana mungkin bisa me-manage pendidikan dengan baik," tambah Hendrik.


Menurutnya, manajemen pendidikan di NTT ternyata masih sarat dengan muatan politik. Itulah sebabnya orang yang ditempatkan mengurus pendidikan tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.


Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Zainal Thayib. Kepada Timor Express kemarin, dijelaskan, ada empat faktor utama yang menentukan kelulusan, yakni pertama; perhatian pemerintah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, guru-guru yang kompeten dan dan berdedikasi, termasuk fasilitas yang memadai.


Kedua; manajemen sekolah, kurikulum, latihan soal-soal UN dan try out UN sekaligus menguji kejujuran siswa. Ketiga; faktor siswa yakni harus terus belajar dan berlatih. Keempat; guru harus menyadari bahwa menjadi guru adalah pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.


Terkait prosesntas kelulusan yang sangat rendah, menurut Zainal, karena adanya perbedaan UN tahun ini dengan tahun sebelumnya. "Sebelum UN 2010, Mendiknas mengundang semua Kadis PPO se-Indonesia untuk menandatangani kontrak pakta kejujuran. Pengawasan pelaksanaan UN menjadi lebih ketat, para siswa jadi gugup dalam menjawab soal.


Pesan saya bagi para siswa, orangtua siswaa dan semua yang peduli terhadap masa dengan bangsa agar memberikan konseling kepada anak-anak kita yang akan mengikuti UN susulan. Lupakan hasil buruk UN yang pertama, segera siapkan diri untuk mengikuti UN ulangan," kata Zainal kemarin. (sam)

NTT Kembali Terpuruk

Jumat, 07 May 2010
Hasil UN SMP 2010
JAKARTA, Timex--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengumumkan bahwa sebanyak 3.254.365 siswa sekolah menengah pertama (SMP) atau 90,27 persen peserta lulus Ujian Nasional Utama.
Mendiknas menyebutkan, dari total 3.605.163 peserta UN terdapat 350.798 (9,73 persen) siswa yang mengulang UN. Angka kelulusan itu, jika dibandingkan tahun 2009 dengan jumlah peserta UN 3.441.815 siswa, berarti mengalami penurunan.

"Tingkat kelulusannya tahun 2009 lalu sebesar 95,09 persen. Tetapi untuk tahun 2010, mudah-mudahan bisa bertambah, mengingat masih ada kesempatan untuk ujian ulang," ungkap M Nuh dalam konferensi pers mengenai pengumuman hasil UN SMP dan sederajat di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Kamis (6/5) sore.


Disebutkan, dari 9,73 persen siswa yang mengulang UN, ada beberapa provinsi yang paling tinggi persentase mengulangnya, yakni Nusa Tenggara Timur (39,87 persen ), Gorontalo (38,80 persen), dan Bangka Belitung (34,69 persen). "Paling kecil persentase mengulangnya adalah provinsi Bali yakni 1,4 persen. Artinya, tingkat kelulusan di provinsi Bali tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya," kata Mendiknas.


Adapun persentase siswa yang mengulang menurut jumlah mata pelajaran (MP), yakni ada 21,19 persen atau 74.317 siswa mengulang satu mata pelajaran. Sebanyak 37,14 persen atau 130.277 siswa mengulang dua mata pelajaran. Sebanyak 29,41 persen atau 103.185 siswa mengulang tiga mata pelajaran dan 12,26 persen atau 43.019 siswa mengulang empat mata pelajaran.


Sementara itu, Mendiknas juga menyebutkan, terdapat 561 (1,31 persen) sekolah yang kelulusannya nol persen dengan jumlah siswa 9,283 (0,26 persen). Di sisi lain, lanjut Mendiknas, ada 17.852 sekolah (41,64 persen) sekolah yang kelulusannya 100 persen dengan jumlah siswa 1.116.761 siswa (31,32 persen).


Selanjutnya, Mendiknas menyampaikan daftar 102 sekolah yang masuk dalam 102 besar yang memiliki nilai rata-rata UN tertinggi. Untuk peringkat pertama adalah SMP Negeri 1 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan jumlah peserta 394 siswa. "Lulus 100 persen dan nilai rata-rata UN 9,38," ujarnya.


Wamendiknas Tantang Pemprov NTT
Terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) RI,
Fasli Djalal menantang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di NTT untuk dapat menemukan solusi meningkatkan persentase kelulusan siswa di NTT yang jadi juru kunci di Indonesia tahun ini. "Kami tantang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT mau naik berapa angka persentase kelulusan siswanya tahun depan.

Kemdiknas siap bantu kalau pemprov atau kabupaten/kota punya program menaikkan mutu lulusan, pusat siap bantu," ungkap Fasli Djalal saat rapat dengar pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) di Ruang GBHN, Gedung DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa (4/5).


Menurut Fasli, persentase kelulusan sekolah menengah di NTT tahun ini sangat jeblok, bahkan berada diurutan terakhir dari 33 provinsi di Indonesia. Karena itu, katanya, melalui keanggotaan DPD yang ada, Fasli meminta bantuan agar bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama mendorong daerah agar menyiapkan program-program peningkatan mutu pendidikan di daerah, dan diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan.


"Ada beberapa daerah di Indonesia yang persentase kelulusannya rendah sekali termasuk NTT. Untuk daerah-daerah ini, Kemdiknas akan memberi perhatian khusus melalui bantuan-bantuan peningkatan mutu, semoga ada koordinasi baik antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,"

kata Fasli.

Fasli mengatakan, daerah diminta untuk melakukan analisa secara mendalam, faktor apa yang menyebabkan para siswa gagal dalam Ujian Nasional (UN) utama. "Ini harus bisa ditemukan akar persoalannya, lalu dibuatkan program yang dapat mendukung perbaikan/peningkatan mutu, dan pemerintah pusat siap membantu," tandas Fasli.


Menyikapi ini, anggota Komite IV DPD RI asal NTT, Sarah Lerry Mboeik yang ditanyai Timor Express usai RDP mengatakan, apa yang disampaikan Wamendiknas itu akan dia tindaklanjuti ke daerah, menyampaikan ke pimpinan daerah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyikapi hal ini.


Menurut Lerry, koordinasi yang akan dia lakukan adalah bersama-sama menginventarisir persoalan-persoalan yang menyebabkan sehingga presentase kelulusan NTT tahun ini jeblok. "Saya akan tindaklanjuti serta mencari tau apa alasan terutama faktor yang menyebabkan banyak siswa di NTT tidak lulus.


Ini akan kami inventarisir dan memfasilitasi dengan Kemdiknas agar masalah-masalah ketidaklulusan itu bisa diselesaikan, apalagi Kemdiknas sendiri sudah katakan bahwa telah menyiapkan anggaran untuk mengatasi masalah ketidaklulusan siswa tersebut," jelas Lerry.


Turun 10,12 Persen
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, Thobias Uly mengatakan persentase kelulusan UN SMP 2010 mengalami penurunan hingga 10,12 persen dibanding 2009 lalu. Dari hasil rekapitulasi terdapat beberapa sekolah yang berhasil lulus seratus persen, namun ada pula yang lulus nol persen.


"Kelulusan UN SMP 2009 lalu sebesar 70,25 persen dari 62.353 peserta. Sedangkan untuk tahun 2010, terdapat 72.450 peserta, dengan hasil kelulusan 60,13 persen," katanya.

Dari jumlah peserta ini kata dia, mereka yang harus mengikuti UN ulangan tanggal 17-20 Mei nanti, berjumlah 28.884 siswa. Kelulusan tahun ini memang mengalami penurunan, sebesar 10,12 persen.

Dari presentase kelulusan yang ada, Tobias mengungkapkan, terdapat 863 sekolah penyelenggara yang tersebar di seluruh NTT, dan yang berhasil lulus seratus persen sebanyak 120 sekolah. "Masih ada sekolah yang berhasil lulus seratus persen, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun ada 26 sekolah yang lulus nol persen," terang Tobias.


Dari 21 kabupaten/kota yang ada di NTT kata dia, presentase kelulusan UN SMP Kabupaten Belu berada pada posisi teratas, dengan presentase lulus 92,90 persen dari 5.690 peserta. Dengan demikian hanya 404 siswa yang tidak lulus. Sedangkan Kabupaten Ende menduduki posisi buntut dimana 4.541 siswa hanya 1.437 peserta yang dinyatakan lulus atau 31,65 persen dibanding tahun 2009 hanya 47,45 persen.


"Yang bisa lulus seratus persen itu bukan cuma yang siswanya sedikit, tapi ada juga yang siswanya banyak seperti di kabupaten Sumba Barat Daya. Ada SMP Negeri Kodi dengan jumlah peserta 232 siswa, tapi bisa lulus seratus persen," bebernya.


Yang menarik kata dia, jika dibandingkan, dengan SMP Karanggi Rowa dari kabupaten Sumba Tengah dengan cuma dua siswa namun tidak satupun yang lulus. Kegagalan beberapa sekolah yang tidak mampu meluluskan satupun siswanya kata dia, dipengaruhi beberapa hal. Namun hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di daerah ini.


"Kebanyakan sekolah yang lulus nol persen itu adalah SMP Satu Atap dan SMP Terbuka. Hal ini memang kita akui seperti SMP Satu Atap ini dibawah manajemen SD. Sedangkan SMP Terbuka itu merupakan sekolah yang didirikan khusus untuk menampung anak-anak yang tidak terakses, sehingga pelayanan terhadap mereka itu kurang fokus," jelasnya.

(cha/jpnn/aln/fmc/mg-9)

Tutup Sekolah Nol Persen

Sabtu, 08 May 2010
Buntut Anjlok UN SMP 2010
KUPANG, Timex--Pemerintah Kota Kupang saat ini sangat terganggu dengan persentase kelulusan SMP. Pasalnya, jika tahun lalu persentase kelulusannya 60 persen, tahun ini turun drastis menjadi 40 persen atau turun 20 persen.
Walikota Kupang, Daniel Adoe, ketika dikonfirmasi Timor Express, Jumat (7/5) kemarin di kediamannya, menegaskan "Kita sangat malu dengan buruknya persentase ini. Masak turun dua puluh persen dari tahun lalu. SMA justru lebih baik dari SMP."

Atas fakta inilah, ia sudah menugaskan Wakil Walikota Daniel Hurek bersama Kadis PPO, Max Halundaka untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah unsur. Pertemuan yang dilangsungkan kemarin di kantor walikota, ikut pula menghadirkan unsur-unsur terkait.


"Pak Wakil (Wawali) dan Kadis PPO sementara bahas apa alasannya sampai buruk begitu,"ujarnya. Lalu bagaimana dengan sekolah yang persentase kelulusannya sangat buruk, atau nol persen?


Untuk yang satu ini, Daniel Adoe menegaskan, tidak main-main terhadap siapa saja yang berprestasi buruk. Kepala sekolahnya dicopot, dan sekolahnya pun ditutup. "Jika tiga tahun berturut-turut persentasenya nol persen, kita tutup sekolahnya. Tidak neko-neko lagi. Kalau begini terus, kasihan masyarakat. Masak sekolah di sekolah yang nol persen terus.


Masyarakat dirugikan," ungkap Daniel dengan nada menyesal. Ketika dikonfirmasi lebih jauh, apakah pencopotan kepala sekolah merupakan solusi, karena tidak selamanya kesalahan itu ditimpajkan kepada kepala sekolah, Daniel Adoe menegaskan "Itu (pencopotan) juga salah satu solusi."


Sejauh ini, akunya, ada dua sekolah yang persentase kelulusannya nol persen. Dan, kedua sekolah itu sementara dievaluasi. Ia tak merincikan sekolah mana saja itu, namun yang pasti, ada dua SMP yang mutunya sangat buruk.


Tak hanya ditutup, melainkan ijin operasional sekolah itu pun dicabut agar tidak beroperasi lagi. Dan, yang disesalkan adalah, sekolah itu adalah sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. Padahal, sejauh ini yayasan pengelola pendidikan sudah dibantu dengan anggaran dari pemerintah.


Begitu pula Pemkot sudah mendistribusikan guru negeri ke sekolah-sekolah swasta, dengan pertimbangan, agar siswa jangan dibebankan lagi soal biaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Makanya kita sementara evaluasi," ujar Daniel.


Lalu bagaimana dengan mereka yang persentase kelulusannya 100 persen? Bagi mereka, sedang diwacanakan untuk kepala sekolahnya berangkat ke luar daerah untuk study banding. "Ini bonus bagi mereka supaya mereka lebih giat lagi mengelola pendidikan," pungkasnya.

Kepala Dinas PPO, Maxwell Halundaka, disela-sela mutasi, kemarin pun bernada sama. "Bagi sekolah yang tiga tahun kelulusannya nol persen akan dievaluasi, kemungkinan ditutup. Kami baru saja duduk bersama untuk membicarakan hal ini," ungkapnya.

Ada sejumlah poin yang disepakati kemarin, yakni Pemkot tak mau membuang-buang waktu dalam pelaksanaan ujian ulang, yang direncanakan berlangsung 17 Mei nanti. Siswa yang tak lulus akan dipersiapkan dengan pembelajaran kembali (remedial), maupun les tambahan di sekolah, sehingga bisa mendongkrak mutu ke depan.


Desak Gubernur Benahi Pendidikan


Kembali anjloknya angka kelulusan tingkat SMP di NTT tahun 2010 dimana angka kelulusan hanya 60,13 persen atau turun 10,12 persen dari tahun 2009 yang mencapai 70,25 persen membuat Komisi D DPRD NTT buka suara.


Jumat (7/5) kemarin, Ketua Komisi D DPRD NTT, Hendrik Rawambaku dan Sekretaris Jimmy Sianto menemui Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membahas fakta yang terjadi. "Kita sudah sepakat dengan Gubernur untuk dilakukan pembenahan. Dan, pembenahan dilakukan mulai sekarang kalau tidak mau tahun depan hasilnya sama dengan tahun ini," kata Hendrik di ruang kerjanya siang kemarin.


Menurutnya, pemerintah harus lebih serius mengurus pendidikan di NTT dengan memperhatikan beberapa variabel seperti kebijakan, manajemen, guru dan peserta didik. Dikatakan, variabel inilah yang menjadi penentu mutu pendidikan. Kepada wartawan Hendrik menjelaskan, era otonomi daerah saat ini membawa ekses di daerah jadin kacau.


"Para kepala dinas dan kepala sekolah berbuat sesuka hati tidak lagi konsisten dengan tugas, lebih banyak urus dana BOS. Karena mereka diangkat oleh bupati maka mereka lebih sibuk urus bupati daripada urus sekolah. Ini yang membuat pendidikan kita seperti saat ini," tandas Hendrik.


Salah satu penyebab, menurut Hendrik, adalah lemahnya supervisi, sehingga baik pemerintah dalam hal ini instansi teknis terkait termasuk pihak sekolah asal-asalan saja dalam me-manage pendidikan di sebuah daerah. Oleh karena itu, Hendrik meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk harus melakukan supervisi.


Selain itu, kata Hendrik, manajemen pendidikan menjadi salah satu kendala untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, dia menghimbau gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan tugas supervisi. Dengan demikian, dapat memacu kinerja para tenaga pendidik di daerah untuk serius mengurusi pendidikan.


Variabel yang sangat penting dalam pendidikan adalah guru. Menurut Hendrik, guru harus menjalankan profesinya dengan penuh tanggungjawab dan harus punya komitmen dan kesadaran yang tinggi. "Banyak guru yang tidak merasa terpanggil dalam melaksanakan tugas. Padahal, sebagai guru dituntut punya komitmen dalam mendidik siswa. Ini kenyataan bahwa guru-guru kita umumnya tidak punya komitmen. Contohnya saja, sekolah-sekolah swasta kelulusannya lebih bagus dari sekolah negeri. Kenapa? Karena guru-gurunya punya komitmen dengan tugas dan tanggungjawab," ungkap Hendrik kemarin.


Salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap angka kelulusan dan mutu pendidikan adalah peserta didik. Menurut Hendrik, seiring dengan perkembangan teknologi, maka anak-anak sudah dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang akhirnya membentuk watak anak menjadi malas berpikir dan bahkan malas belajar.


"Anak-anak lebih banyak main game, handphone dan peralatan canggih lainnya. Menghitung saja harus pakai alat bantu kalkulator. Hal-hal sederhana ini turut membentuk watak siswa, sehingga perlu ada perhatian lebih dari sekolah dan pemerintah," tambah Ketua Fraksi Golkar ini. (boy/sam)

44.977 Guru di NTT Tak Berkualitas

Jumat, 21 May 2010
Pemprov Anggarkan Rp 1 M
KUPANG, Timex- Rendahnya mutu pendidikan dan angka kelulusan siswa di NTT membuat hampir seluruh fraksi di DPRD NTT menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Salah satunya terkait kualifikasi guru di NTT.
Ternyata, baru terungkap 77 persen guru di NTT belum layak menjadi guru karena tidak memenuhi standar pendidikan.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dalam menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna, Senin (17/5) lalu, menyebutkan di NTT terdapat 26.972 guru yang berijazah setara SMA dan 44.977 guru yang belum memenuhi syarat. Selain itu, Gubernur juga membeberkan data bahwa kualifikasi pendidik dari semua jenjang pendidikan guru yang berjumlah 51.506 orang yang memiliki ijazah D4/S1 berjumlah 10.111 orang atau 19,63 persen dan guru yang belum berijazah D4/S1 berjumlah 41.395 orang atau 80,37 persen.


Terkait hal ini, kata Lebu Raya, Pemprov NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, menurutnya, tahun 2010 ini, Pemprov NTT telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 1.000.000.000, dengan rincian setiap guru mendapat dana Rp 2.000.000, per tahun untuk kualifikasi pendidikan guru.


Selain itu, dijelaskan, sebanyak 77,25 persen guru SD di NTT juga tidak layak menjadi guru karena pendidikannya tidak memenuhi persyaratan, tidak menguasai ilmu secara baik, kemampuan penguasaan mata pelajaran Matematika yang rendah. "Melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan terus dilaksanakan pelatihan peningkatan mutu guru mata pelajaran pada umumnya dan Matematika pada khususnya," tandas Lebu Raya.


Hampir semua fraksi mempertanyakan penyebab rendahnya angka kelulusan di NTT, terutama tingkat SLTA. Menjawab itu, Gubernur menyebutkan sejumlah hal, yakni belum adanya program yang sinergis sehingga tidak efektifnya kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), KKG, dan MKKS yang ada di Kabupaten/Kota. Menurutnya, wadah atau organisasi tersebut merupakan wadah untuk tempat guru-guru berkumpul melakukan diskusi atau sharing pendapat terhadap hal-hal yang belum mampu dipecahkan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai solusi terbaik dalam rangka meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan. Selain itu, katanya sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, belum optimalnya pelaksanaan otonomisasi sekolah yang berkaitan dengan School Basic Management atau Manajemen Berbasis Sekolah, banyak intervensi politik seperti input (penerimaan siswa baru), pengangkatan kepala sekolah dan pengawas yang tidak sesuai aturan, serta tidak dilakukan analisis penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah, sehingga terjadi banyak penumpukan guru-guru pada sekolah-sekolah tertentu.


Faktor lain yang turut mempengaruhi kelulusan siswa adalah belum optimalnya dukungan orangtua terhadap bimbingan belajar anak di rumah, belum optimalnya dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi kemajuan pendidikan anak, pemberian Kesra berupa sertifikasi belum merata karena dibatasi oleh kuota dan aturan-aturan sehingga terjadi kecemburuan di lapangan, adanya aturan yang memungkinkan siswa untuk ikut ujian ulang dan paket sehingga merasa lengah untuk menuntaskan belajarnya pada ujian nasional yang pertama. (sam)

Jebol, Sejumlah Irigasi di Satar Mese

Rabu, 19 May 2010
RUTENG, Timex-Sejumlah irigasi pedesaan di Kecamatan Satar Mese, Manggarai rusak berat dan jebol akibat hujan yang terjadi selama beberapa pekan terakhir.
Jika tidak segera diperbaiki maka akan mengganggu produksi sawah warga setempat. Sementara itu ratusan hektar padi sawah di lokasi tersebut terendam banjir.

Warga Desa Tal, Kecamatan Satar Mese, Paulus Atu kepada koran ini, Selasa (18/5) mengatakan, hujan yang terjadi selama beberapa pekan terakhir sangat merugikan warga di tersebut. Ia mengatakan, ratusan hektar padi sawah siap panen terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan warga terancam gagal panen. “Ratusan hektar sawah terendam banjir, ini akan menyebabkan gagal panen,” katanya.


Informasi ini dibenarkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai, Anglus Angkat saat ditemui koran ini Selasa (18/5) di Ruteng. Anglus mengatakan, sejumlah irigasi pedesaan di Kecamatan Satar Mese seperti PID Wae Jo,Wae Melo I dan II di Dusun Wejang Kalo yang mengairi sawah sekira puluhan hektar jebol sepanjang 75 meter. Selain itu, puluhan hektar padi sawah siap panen terendam banjir dan harus segera diperbaiki.


Sementara itu, pantauan lapangan di Kecamatan Reo, puluhan hektar padi dan tanaman bawang rusak karena terendam banjir. Selain itu, terjadi kerusakan tambak ikan milik warga setempat. Sedangkan, 76 unit rumah di kampung Ngaji, Kelurahan Reo terendam banjir dengan ketinggian sekira 50 centi meter. Ia mengatakan, kampung tersebut sudah merupakan langganan banjir jika terjadi hujan karena luapan dari got yang ditumpuki sampah.


Beberapa tahun lalu, warga tersebut telah diberikan bantuan berupa pipa paralon dan semen. Namun, sampai kini belum juga dikerjakan. “Kita sudah salurkan bantuan tetapi tidak dimanfaatkan, padahal kampung tersebut langganan banjir,” katanya. Beberapa titik lain juga di Kecamatan Reo dilaporkan rawan longsor, namun sudah diantisipasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. (kr2)

Warga Tanjung Bunga Keluhkan Air Bersih

Senin, 24 May 2010
LARANTUKA, Timex-Masyarakat Desa Nusa Nipa dan Desa Aransina, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur mengeluhkan pelayanan air bersih. Selama bertahun-tahun masyarakat di dua desa ini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Pemerintah diminta mengatasi masalah ini.

Hal ini dikatakan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Hendrikus Belang Koten saat ditemui di Kantor DPRD Flotim, Kamis (20/05) lalu. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhannya akan air bersih, masyarakat di dua desa itu mendapatkan air bersih dari sumur di daerah pesisir. Jarak tempuh dan kemiringan lereng membuat masyarakat sulit mendapatkan air bersih. “Karena itu masyarakat berharap pemerintah daerah memberi perhatian serius kepada mereka guna mengatasi hal itu,” katanya.


Hal ini, lanjutnya, disampaikan masyarakat di dua desa itu saat dirinya menjalani massa reses beberapa pekan silam. "Kita prihatin pada kondisi ini, untuk mendapatkan air bersih mereka harus menuruni lereng sejauh satu kilo meter untuk mendapatkan air bersih dari sumur di pesisir pantai, kembali ke desanya mereka harus mendaki lereng itu dengan membawa beban. Kondisi seperti ini tentunya harus segera diakhiri," ujarnya.


Ia menuturkan, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kedua desa ini terdapat sumber air bersih di Desa Lamatutu. Debit airnya cukup untuk melayani masyarakat pada tiga desa itu. Namun, karena jarak antara lokasi sumber mata air dengan kedua desa itu mencapai belasan kilo meter maka masyarakat belum bisa memanfaatkannya.


Khusus untuk Desa Aransina, katanya, pernah ada bantuan dari pihak swasta berupa pipa. Bantuan itu, katanya, telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Aransina dengan melakukan pemasangan secara swadaya. Meski demikian, hasil yang dicapai baru 60 persen. "Jumlah pipa yang merupakan bantuan pihak swasta hanya mampu mencapai hasil 60 persen saja, karena itu untuk memenuhi kekurangan 40 persen, masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah," katanya. (krf2)

Badai, Dua Warga Dirawat

Senin, 24 May 2010

MAUMERE, Timex –Hujan lebat dan angin kencang yang terjadi di Kecamatan Lela, Selasa (18/5) menyebakan dua warga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Hal ini karena pohon beringin yang tumbang menimpah rumah yang dihuni korban. Seorang bocah selamat dari peristiwa tersebut.

Kepala Badan Panangulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, Z. Heriando Siku kepada koran ini, Jumat (21/5) di Maumere membenarkan kejadian tersebut. Heri
menjelaskan, pada Selasa (18/5) lalu, terjadi angin kencang di Kecamatan Lela diiringi hujan lebat sepanjang hari. Pohon beringin yang telah mencapai umur 100 tahun lebih itu akhirnya tumbang karena tak mampu menahan kencangnya angin.

Dua rumah rusak berat karena ditimpah pohon tersebut serta dua warganya mengalami luka serius dan dilarikan ke RSU St. Elisabeth Lela. Sedangkan seorang bocah yang juga ikut terprangkap tak mengalami luka serius. “Warga sekitar
khususnya dua rumah yang hanya berjarak 15 meter dari pohon beringin itu sama sekali tidak menyangka kalau angin kencang dua hari sebelumnya mampu menggoyahkan pohon beringin yang akhirnya tumbang menimpah dua rumah warga,” jelas Heri.

Mantan Kadis PU itu menjelaskan, pemilik rumah yang hancur dan terperangkap dalam rumah tersebut adalah Yulita Tekla dan Glaudia Parera serta seorang anak, Mauritsia Grasela. “Akibat dari tumbangnya pohon beringin tersebut dua orang warga harus mendapat perawatan khusus di rumah sakit St. Elisabet Lela. Sedangkan bocah yang juga terperangkap di dalam rumah tidak mengalami luka,” papar Hery.

Upaya penanganan terhadap bencana tersebut, lanjut Heri, Kamis (20/5) pihaknya melakukan identifikasi dan taksasi di lapangan dan memberikan bantuan darurat kepada pihak korban. “Kami baru memberikan bantuan tanggap darurat kepada pihak korban, sebelum memberikan bantuan kami sudah melakukan identifikasi di lapangan,” ujar Hery. (kr5)

Negosiasi Harga Jika Pindah Ruangan

Senin, 31 May 2010
Tersangka Narkoba Keluhkan Kepala Rutan
RUTENG, Timex-Salah satu tersangka kasus narkoba, Jhoni Gunawan yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ruteng merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak LP setempat. Bahkan sampai sekarang masih berada dalam ruangan karantina.

Sementara pelaku lain bisa bebas dalam kompleks LP.
"Saya sangat kecewa dengan kebijakan kepala LP Ruteng, saya diperlakukan secara tidak adil dalam ruangan tahanan. Sudah hampir tiga bulan dalam ruangan karantina sementara pelaku yang tertangkap tangan bebas jalan dalam kompleks. Ini sangat diskriminatif," kata Joni Gunawan kepada Timor Express, Sabtu (29/5) di ruangan tamu LP Ruteng. Dua tersangka lain dalam kasus tersebut adalah Tedi Gunawan dan Ronald Dermawan. Keduanya ditangkap karena sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu. Sedangkan Joni sendiri ditangkap di Labuan Bajo.

Joni mengatakan, kebijakan kepala LP Ruteng terkesan sangat diskriminatif, pasalanya sampai saat ini dirinya masih tetap berada di ruangan karantina. Padahal menurut beberapa petugas LP, seorang tahanan berada di ruangan karantina paling lama hanya satu bulan, selanjutnya pindah ke ruangan lain. Tetapi yang terjadi sampai saat ini dirinya tetap berada di ruangan tersebut.


Bahkan, katanya, dirinya juga tetap diisolasi, sementara beberapa tersangka kasus narkoba tidak diperlakukan seperti itu. Ruangan mereka tidak dikunci bahkan bisa berjalan bebas dalam kompleks LP tersebut. Dikatakan juga, ada salah satu staf di LP pernah menawarkan dirinya untuk pindah ruangan ke blok lain tetapi dengan iming-iming memberikan ‘pelicin’ untuk diberikan ke pimpinan.


"Saya pernah dinego oleh salah satu staf, bahwa pindah ruangan bisa saja dilakukan tetapi dengan alasan harus ada ‘pelicin’. Saya tanya untuk apa ‘pelicin’ tersebut, staf itu menjelaskan nantinya diberikan ke pimpinan. Saya langsung menolak," katanya.


Lebih lanjut, jelasnya, pihak LP juga pernah memberikan pilihan agar dirinya dipindahkan ke salah satu blok yang tidak ada penghuni, ruangan dikunci selama 24 jama. Tawaran tersebut juga ditolak sebab menurut Joni hanya akan menimbulkan stress karena tidak ada teman untuk berkomunikasi, sehingga ia tetap memilih berada di karantina.


Karena itu, dirinya meminta agar pihak LP membuat perlakuan yang sama terhadap tahanan sehingga tidak ada kesan diskriminasi. Joni juga menyesalkan sikap pihak LP yang melibatkan pihak kepolisian melakukan penggeledaan dalam ruangan LP yang dilakukan beberapa waktu lalu.


Kepala LP Ruteng, Mohamad Hanafi dikonfirmasi terkait keluhan tersebut di ruangan kerjanya mengatakan semua yang disampaikan tahanan Joni Gunawan tidak benar. Ia mengatakan, semua tahanan diperlakukan sama serta ada pertimbangan kemanusiaan yang dilakukan petugas. Ia menjelaskan, untuk tahanan kasus narkoba ada perlakukan khusus yakni isolasi.


Kebijakan itu, katanya, dari pimpinan tingkat atas dan bukan saja di LP Ruteng sebab semua LP melakukan demikian. Menurutnya, alasan isolasi bagi tahanan narkoba adalah karena kuatir jangan sampai tahanan memakai atau mengedar narkoba dalam kompleks LP. "Hal ini yang dikuatirkan, sehingga tahanan narkoba selalu diisolasi sebab bisa berpengaruh langsung terhadap masyarakat umum atau tahanan lain," tegasnya.


Ia juga membantah, jika ada staf yang melakukan negosiasi harga kepada tahanan tersebut jika ingin pindah ruangan sebab hal tersebut sangat tidak dibenarkan dalam aturan. Soal geleda ruangan, Hanafi mengatakan itu juga menjadi kewenangan pihak LP karena menjadi tanggungjawab dalam menjalankan tugas. (kr2)

Melarikan Diri Setelah Jadi Tersangka

Selasa, 01 Jun 2010
Kepala Dolog Ruteng Ditangkap
RUTENG, Timex-Kepala Sub Divre Bulog Ruteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Tiknoadi akhirnya ditangkap penyidik Kejari Ruteng, Minggu (30/5) di Sidoarjo, Jawa Timur. Tiknoadi melarikan diri ke Sidoarjo setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan Kajari Ruteng melalui Kasi Intel T.M.Hutagaol kepada koran ini, Senin (31/5) di Ruteng. Hutagaol mengatakan, informasi telah ditangkapnya Kepala Bulog Ruteng itu telah disampaikan secara resmi oleh Kajari Ruteng, Timbul Tamba yang memimpin langsung penangkapan tersebut.

"Saat ini Tiknoadi sudah dalam perjalanan dari Surabaya ke Ruteng. Ia berhasil ditangkap di Sidoarjo setelah berupaya melarikan diri sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik," kata Hutagaol.


Lebih lanjut, jelasnya, Kajari Ruteng bersama Kasi Pidsus, Eka Darmawan dan seorang penyidik Abdon Toh mengiring tersangka Tiknoadi ke Ruteng dari Surabaya melalui Labuan Bajo. Rencananya Tiknoadi langsung dititipkan di Rutan Ruteng karena sudah ada perintah penahanan.


Penangkapan Tiknoadi sesuai surat perintah penahanan tingkat penyidikan bernomor P.3.17/FD.1/05/2010. Sebelumnya, penyidik pernah mengeluarkan surat pemanggilan terhadap tersangka bahkan sudah tiga kali memberikan surat, namun yang bersangkutan tidak juga hadir dengan alasan sakit sehingga berobat ke Surabaya. Setelah ditelusuri, ternyata Tiknoadi hanya berupaya melarikan diri ke tempat lain.


Sehingga berdasarkan alasan tersebut, penyidik berupaya semaksimal mungkin untuk menangkap Tiknoadi sehingga bisa diproses sesuai ketentuan yang berlalu. Dalam surat perintah penangkapan juga dijelaskan bahwa diduga keras Tiknoadi telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan biaya operasional pendistribusian Raskin pada Kantor Sub Divre Ruteng tahun 2009 lalu.


Perbuatan tersangka dinilai melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Bulog Ruteng ini juga telah diaudit BPKP NTT dan ditemukan kerugian negara sekira ratusan juta rupiah.


Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menyunat biaya operasional pendistribusian yang sebenarnya diperuntukan bagi satuan petugas (Satgas) yang mengawal pendistribusian jatah raskin. (kr2)

Bantuan Anak Telantar Diduga Ditilep

Selasa, 01 Jun 2010,

Sikka, Timex-Diduga kuat bantuan yang diberikan untuk anak telantar dan cacat pada sejumlah kelurahan di Kabupaten Sikka ditilep kontraktor. Akibatnya, ratusan hewan yang menjadi hak anak telantar dan cacat tidak diberikan.
Akibatnya, rekanan yang menang dalam proyek tersebut diperiksa penyidik Kejari Maumere.

Demikian disampaikan Kadis Nakertrans Kabupaten Sikka, Gregorius Rehi kepada koran ini, Sabtu (29/5) di Maumere. Goris menjelaskan, pengadaan hewan bagi anak telantar dan cacat yang ditangani oleh kontraktor akhirnya menjadi sorotan Dewan. Hal itu karena sebanyak 115 ekor kambing belum dapat diadakan oleh pihak kontraktor. Padahal dana untuk pengadaan sapi 33 ekor dan kambing sebanyak 204 ekor mencapai ratusan juta rupiah.

Yang baru dapat direalisasikan, kata Goris, adalah sapi sebanyak 33 ekor dan kambing 89 ekor. Pengadaan hewan bagi anak cacat dan telantar itu yang akan diberikan kepada sejumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Sikka. Namun kontraktor ternyata tidak mampu mengadakan hewan sebanyak itu sehingga dana yang tersisa diduga ditilep kontraktor.


Menurut Goris, kontraktor yang bersangkutan saat ini sedang diperiksa penyidik Kejari Maumere terkait pengadaan hewan bagi anak telantar dan cacat tersebut. "Saya memang tidak tahu kalau Alfons Lama Key (kontraktor) seperti itu. Dia mengaku seorang kontraktor dan mampu mengadakan sejumlah kambing dan sapi seperti yang tertuang dalam dokumen. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak tuntas. Sekarang kasus ini sudah ditangani pihak kejaksaan," jelas Goris.


Goris menambahkan, pihak kontraktor dalam pertanggungjawabannya mengakui akan melakukan upaya pengadaan kambing dari Pulau Pemana. Namun faktanya belum terealisasi.


Sementara itu sorotan fraksi di DPRD Sikka soal pengadaan kambing dan sapi bagi anak telantar dan cacat itu menjadi semakin runyam karena dinilai pengadaan tersebut tidak sampai kepada sasaran. Atas sorotan tersebut, pemerintah dalam keterangannya mengakui kalau realisasi dari pengadaan hewan untuk anak telantar dan cacat itu untuk sapi sebanyak 33 ekor dan kambing sebanyak 89 ekor. Sedangkan yang belum terealisasi sebanyak 115 ekor.


"Karena masih sebanyak 115 ekor kambing yang belum teralisasi oleh kontraktor yang masa waktunya telah berakhir maka dilakukan upaya hukum dan saat ini kontraktor sedang ditangani pihak penegak hukum," jelas Bupati Sikka, Sosimus Mitang dalam sidang Dewan. (kr5)

Dugaan Korupsi Dana Operasional

Rabu, 02 Jun 2010
Kabulog Ruteng Ditahan
RUTENG, Timex-Kepala Sub Divre Bulog Ruteng, Tikonoadi akhirnya ditahan di Rutan Ruteng, Selasa (1/6) setelah ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (30/5). Tiknoadi menyatakan siap menghadapi proses hukum yang dilakukan Kejari Ruteng.

Kepada koran ini di pelataran Kejari Ruteng, sesaat sebelum digiring ke Rutang Ruteng, ia mengatakan, kepergiannya ke Sidoarjo bukan untuk

melarikan diri tetapi karena istrinya sementara sakit dan butuh
perhatian dari keluarga.

"Saya ke Sidoarjo karena istri saya sementara sakit, bukan mau melarikan diri. Saya siap menghadapi seluruh proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ruteng," kata Tiknoadi. Ia

mengatakan, seluruh substansi materi terkait kasus itu akan dijelaskan
penasehat hukumnya.

Pantauan koran ini, sekira pukul 09.00 Wita, tersangka Tiknoadi

digiring ke Rutan Ruteng oleh penyidik Kejari Ruteng dengan menggunakan mobil tahanan milik Kejari Ruteng. Mantan Kabulog Maumere itu didampingi belasan staf dari Bulog Ruteng. Sebelum ke Rutan, beberapa staf sempat memberikan peneguhan kepadanya. Raut wajahnya tampak lesuh, namun ia tetap memberikan senyuman kepada rekan-rekannya.

Kajari Ruteng melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ruteng, Eka Darmawan

Nugraha yang terlibat langsung penangkapan Tiknoadi mengatakan, tersangka Tiknoadi ditangkap sekira pukul 10.30 WIB di Sidoarjo,
tepatnya di kediaman pribadinya. Tersangka sempat berupaya melarikan
diri. Saat itu istri tersangka menyangkal. Namun, berkat kerjasama
yang baik dengan anggota Buser setempat, tersangka bisa diamankan.

Setelah itu, tersangka langsung dibawa ke Ruteng melalui penerbangan Surabaya-Kupang-Ende. Dari Ende melalui jalan darat dan tiba di Ruteng pukul 01.00 dini hari, Selasa (1/6). "Tadi malam kami titip tersangka di Polres Manggarai. Rencananya hari ini langsung masuk Rutan," kata Eka.


Lebih lanjut dijelaskan Eka, tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan. Alasan penahanan, kata Eka, karena kuatir yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama serta menghilangkan barang bukti. Alasan lain, jelasnya, karena sudah

tiga kali dipanggil melalui surat resmi tetapi tidak datang serta tidak memberikan alasan yang jelas dan sah menurut hukum. Sehingga berdasarkan alasan tersebut tersangka ditahan.

Dalam surat perintah penangkapan juga dijelaskan bahwa diduga keras Tiknoadi telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan biaya operasional pendistribusian Raskin pada Kantor Sub Divre Ruteng tahun 2009 lalu.


Perbuatan tersangka dinilai melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001. Hasil audit BPKP NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp 164.087.500. (kr2)

Di Lokasi Rawan Longsor

Sabtu, 05 Jun 2010
Dilarang, Warga Tetap Tambang
ENDE, Timex-Warga Samba di Kecamatan Ende Utara hingga sekarang masih menambang batu di lokasi yang berbahaya dan sudah dilarang pemerintah. Menurut warga lokasi tersebut merupakan mata pencaharian mereka.

Lokasi yang menghubungkan kota Ende dan Nuabosi, itu beberapa waktu lalu merenggut korban jiwa akibat runtuhnya batu dari tebing saat korban sedang menambang. Beberapa bulan yang lalu warga Nuabosi yang merasa dirugikan datang ke DPRD Ende guna mencari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah itu.


Camat Ende Utara, Abubakar Longgi, ketika dimintai komentar perihal masih adanya warga Samba menambang batu di Samba, Jumad (4/6), mengatakan, pihaknya sudah melarang warga untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut. "Lokasinya sangat rawan longsor dan akan merusak lingkungan sekitar sehingga kita sudah melarang warga untuk melakukan penambangan. Namun, selalu tidak diindahkan," kata Longgi.


Ia mengatakan, pihaknya sudah memasang papan peringatan. Longgi mengatakan akan terus melakukan sosialisasi sehingga warga menjadi sadar. "Saya tidak habis pikir, dari pihak kecamatan terus-menerus mengadakan sosialisasi. Mereka sudah kami arahkan untuk beralih profesi ke pertanian, ada yang mau mengikuti ajakan kami namun ada yang tidak. Masih ada beberapa orang yang terus menambang batu, yang lainnya sudah beralih profesi. Mungkin karena ingin secara cepat dan instan mendapat uang pada saat itu juga sehingga mereka tetap bertahan," kata Longgi.


Longgi juga menjelaskan, sebenarnya ada diantaranya para penambang memiliki lahan garapan untuk pertanian atau perkebunan, namun karena ingin secara cepat mendapat uang maka mereka lebih memilih untuk menambang batu di Samba. Beberapa warga, katanya, sudah diarahkan untuk membentuk kelompok-kelompok pertanian dengan membuat kebun kelompok yakni dengan menanam kacang-kacangan.


Longgi mengatakan, beberapa warga yang sebelumnya menggali batu itu namun kini sudah menanam kacang yang hasilnya cukup memuaskan. Jika tidak ada halangan, kata Longgi, direncanakan Bupati Ende Don Bosco M. Wangge akan mengadakan panen perdana.


Pantauan koran ini beberapa waktu lalu, warga terus menambang batu. Beberapa truk dari parkir di lokasi tersebut untuk mengangkut batu ukuran besar dan kecil di lokasi tersebut. (kr7)

Karyawan PLN Mogok, Pelayanan Tak Terganggu

Sabtu, 05 Jun 2010
LEWOLEBA, Timex-Sebanyak 16 karyawan PT. Trio Duta Pratama yang dipekerjakan di PT. PLN Ranting Lewoleba melakukan mogok kerja akibat upah yang tidak sesuai UMP. Walau demikian tidak mempengaruhi pelayanan PLN karena listrik di PLN Ranting Lewoleba tetap menyala.

Hal ini dikatakan Kepala PLN Ranting Lewoleba, Abdul Wahab kepada koran ini di ruang kerjanya, Kamis (3/6). Wahab menjelaskan, pada Selasa (1/6), karyawan PT. Trio Duta Pratama yang tergabung dalam Forum Outsourching Elektric Lembata melakukan aksi damai di Kantor PLN Ranting Lembata. Mereka menyerahkan pernyataan sikap akan melakukan mogok kerja sebelum tuntutan mereka yang disertakan dalam pernyataan sikap itu belum dipenuhi PT. Trio Duta Pratama.


Terkait prsoalan itu, lanjut Wahab, pihak PLN tidak berurusan dengan perjanjian kontrak kerja dan persoalan upah seperti yang disampaikan para karyawan. Karena pihaknya hanya melakukan kontrak kerja dengan PT. Trio Duta Pratama. Sementara persoalan kontrak kerja dan upahnya terhadap karyawan adalah urusan perusahaan yang bersangkutan. Ia mengharapkan agar kontrak kerjasama ini tidak merugikan atau membebankan pihak PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Walaupun 16 karyawan mogok kerja, demikian Wahab, pelayanan listrik terhadap masyarakat tetap berjalan karena beberapa karyawan yang masih aktif bekerja telah dipindahkan untuk menangani beberapa tempat yang lowong sehingga persoalan itu tidak mengganggu pelayanan listrik untuk masyarakat.


Pihaknya juga sudah menyurati pihak PT. Trio Duta Pratama untuk segera mengirim karyawan baru dan segera menyelesaikan persoalan itu sehingga tidak mengganggu sistem kerja PLN Ranting Lewoleba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Sementara 16 karyawan PT. Trio Duta Pratama yang tergabung dalam Forum Outsourching Elektric Lembata dalam surat pernyataan sikap yang diterima koran ini menyatakan, mogok kerja di PT. PLN Ranting Lewoleba dengan beberapa tuntutan diantaranya, menuntut pihak PT. Trio Duta Pratama segera membuat kontrak kerja baru dan harus melibatkan mereka dalam pembuatan kontrak kerja itu. Mereka juga menuntut pihak PT. Trio Duta Pratama segera menyesuaikan upah pokok agar sesuai dengan UMP sebagaimana Surat Keputusan Gubernur NTT No. 347/KEP/HK/2009 dan segera menyelesaikan kekurangan upah pokok mereka yang selama ini pembayarannya tidak sesuai UMP.


Mereka juga mengaku telah beberapa kali mengadukan persoalan ini kepada pihak PT. Trio Duta Pratama tetapi tidak ditanggapi hingga saat ini. Bahkan mereka juga pernah mengadu kepada pihak Nakertrans secara lisan. Untuk itu mereka mengharapkan pihak PT. Trio Duta Pratama bisa menyelesaikan persoalan yang mereka adukan. (krf1)

Penanggulangan HIV/AIDS Banyak Kendala

Senin, 31 May 2010
ATAMBUA, Timex – Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang IMS dan HIV/AIDS, dukungan politis yang belum optimal dari pengambil kebijakan serta masih lemahnya koordinasi antarlembaga peduli HIV/AIDS masih menjadi kendala serius penanggulan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Belu, Yoseph FX Un saat ditemui Timor Express di ruang kerjanya belum lama ini. Yoseph membantah kalau ada persepsi dari berbagai kalangan kalau Kabupaten Belu adalah kabupaten dengan jumlah penderita HIV/AIDS paling tinggi di NTT.


Menurutnya, semakin ditemukan dan terdatanya pederita HIV/AIDS berbanding lurus dengan berbagai pihak di Kabupaten Belu dalam menanggulangi masalah ini. "Jadi semakin kami bekerja keras melakukan pendataan, maka dengan sendirinya kami bisa mendata lebih banyak para penderita. Makanya data yang terkumpul berbanding lurus dengan kinerja berbagai pihak di Belu. Jadi kalau ada yang berpandangan kalau Belu adalah peringkat tertinggi, maka hal itu perlu diuji," tandasnya.


Saat ini jelas Yoseph, KPAD sedang menggelar berbagai kegiatan seperti meningkatkan penyuluhan dan sosialiasi HIV-AIDS, meningkatkan kerjasama lintas sektor melalui KPA serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para penderita. Sementara, data sementara dari KPAD Belu menunjukan sudah 69 orang meninggal karena AIDS, sementara ada 75 mengidap AIDS dan 273 HIV. (onq)

Asisten I TTS jadi Tersangka

Selasa, 01 Jun 2010, | 73
Dugaan Korupsi di Dinas PPO
SOE, Timex--Kerja keras Polres Timor Tengah Selatan (TTS) dalam menuntaskan kasus korupsi menunjukkan titik terang. Satu lagi pejabat di lingkup Pemkab TTS jadi korban. Adalah Asisten I Setda TTS, Daniel Pobas yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres TTS.
Asisten I Setda TTS Daniel Pobas, tersandung kasus hukum ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO). Kapolres TTS, AKBP Suprianto melalui Kasat Reskrim, Iptu Taufiq Abdih didamping didampingi Kanit Tipikor, Aiptu Okto Selly kepada Timor Express, Senin (31/5) mengatakan selain mantan Kadis PPO, Daniel Pobas mantan Kasubdin Pemuda dan Olahraga, Agustinus Pobas juga akan diperiksa sebagai tersangka.

Asisten I Setda TTS ini kata dia, terlibat kasus dugaan korupsi dana DAU tahun 2008 di Dinas PPO Kabupaten TTS senilai Rp 1.103.593.731 dalam minggu ini. Ia mengatakan, penambahan dua tersangka ini menyusul tiga tersangka sebelumnya yakni Eben Liunome (mantan pengelolaan bendahara penerimaan pengeluaran), Yohanis Nubatonis (mantan bendahara pembantu pengeluaran subdin sarana dan prasarana/Sarpen) dan Obed Koy (pengelolaan pembantu pengeluaran subdin pembinaan pemuda dan olahraga) yang telah ditahan di sel Mapolresta TTS.


Penyidik kata dia, telah melayangkan surat panggilan kepada Danial Pobas dan Agustinus Pobas Senin (31/5) kemarin. Rencananya Danial Pobas akan dimintai keterangannya, Rabu (2/6) dan Agustinus Pobas diperiksa, Kamis (3/6). Sejauh ini, Asisten I Setda TTS, Daniel Pobas dan Agustinus Pobas belum berhasil ditemui seputar penetapan status tersangka dari Polres TTS.


Untuk diketahui tiga tersangka yang telah ditahan Kejari TTS setelah penyerahan tahap dua dari penyidik adalah Eben Liunome, Yohanis Nubantonis dan Obed Koy. Kajari TTS, Johanes Unaraja mengatakan alasan penahanan dilakukan selain alasan subyektif yakni dikuatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Maka alasan yang paling penting adalah ketiganya diduga keras melakukan tindak pidana.


Dana DAU tahun anggaran 2008 di Dinas PPO yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pengelolaan bendahara penerimaan pengeluaran dinas PPO , saat itu Eben Liunome senilai Rp 513.402.399. Dari bendahara pembantu pengeluaran Subdin Sarana dan Prasarana (Sarpen), Yohanis Nubantonis saat itu senilai Rp 371.742.185 dan pengelolaan pembantu pengeluaran Subdin Pembinaan Pemuda dan Olah raga, Obed Koy senilai Rp 218.449.147 sehingga jumlahnya senilai Rp 1.103.593.731. (dek)

Tanggul Benenain Bermasalah, Jalan Rusak

Rabu, 02 Jun 2010
Komisi C Konsultasikan ke DPRD NTT

ATAMBUA, Timex - Penanganan tanggul penahan di sungai Benenain dinilai belum tuntas diselesaikan serta masih berdampak negatif terhadap daerah dan warga sekitar daerah aliran sungai (DAS) Benenain.
Menyikapi hal tersebut belum lama ini, Komisi C DPRD Belu melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi NTT dan pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Ketua Komisi C DPRD Belu, Cyprianus Temu kepada Timor Express, Selasa (1/6) kemarin mengatakan, dalam konsultasi yang dilaksanakan di Kupang, Komisi C DPRD membeberkan kalau tanggul penahan di sungai Benenain sering jebol saat terjadi banjir. Sehingga, merendam beberapa daerah di sekitar DAS tersebut.

Menurut salah satu vokalis DPRD Belu dari PKPB ini, bukan hanya masalah tanggul penahan di sungai Benenain yang dikonsultasikan, namun beberapa ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak parah seperti Atambua-Weluli, jalan di Wemer dan jembatan Teun pun menjadi masalah tersendiri saat musim hujan.


"Langkah yang kami lakukan ini sebagai bentuk tanggap karena setiap tahun masyarakat mengalami hal yang sama. Makanya kami respon betul dengan masalah-masalah yang disebutkan tadi," ungkap Cyprianus.


Dalam pertemuan tersebut, jelas Cyprianus diungkapkan pula terkait dana penanggulangan bencana. Kepala Dinas PU NTT, Andre W Koreh saat itu menjelaskan serta memberikan kepastian bahwa dalam waktu dekat, Dinas PU NTT akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas bersama Komisi C DPRD Belu.


Dikatakan, Andre Kore bahkan berjanji untuk mengkonsentrasikan serta memberikan prioritas pertama untuk perbaikan jalan Atambua-Weluli dalam anggaran jalan strategis nasional. "Pemprov melalui Kadis PU NTT sudah berjanji untuk secepatnya mengatasi masalah tanggul penahan di Benenain. Khususnya perbaikan jalan Atambua-Weluli akan menjadi prioritas pertama dalam anggaran jalan strategis nasional," paparnya.


Cyprianus mengharapkan agar janji tersebut terus dikawal oleh DPRD Provinsi NTT maupun DPRD Kabupaten Belu. "DPRD Belu berharap agar janji-janji Pemprov tersebut bisa direaliasasikan. Semua itu bermuara bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Belu," ujar Cyprianus. (onq)

Dugaan Korupsi di Dinas PPO

Kamis, 03 Jun 2010
Empat Jam Asisten I TTS Diperiksa
SOE, Timex--Asisten I Setda Kabupaten TTS sekaligus mantan Kadis Dinas PPO Kabupaten TTS, Danial Pobas Rabu (2/6) sekitar pukul 09.40 Wita tiba di Polres TTS menggunakan mobil dinas DH. 10 C.

Menggunakan pakaian dinas warna colkat muda, Asisten I Setda TTS, Danial Pobas langsung diarahkan ke ruangan penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi umum (DAU) tahun 2008 di Dinas PPO Kabupaten TTS sebesar Rp 1.103.593.731.


Selama empat jam terhitung pukul 10.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita Danial Pobas dimintai keterangan oleh penyidik Aiptu Okto Selly dan Bripka Ketut Susiana. Usai diperiksa, Asisten I Setda TTS, Danial Pobas mengatakan selama pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum. Sebanyak 30 pertanyaan diajukan kepada Danial Pobas selama pemeriksaan seputar kewenangannya sebagai kepala dinas PPO.


”Semua pertanyaan dapat saya jawab dengan baik sesuai kewenangan saya sebagai pimpinan saat itu. Kasus ini sudah dirana hukum, saya hormati proses hukum yang sementara berjalan karena sebagai pimpinan saya tidak bisa hindari namun tanggungjawab saya tentu sesuai mekanisme dan kewenangan,” ungkap Danial Pobas.


Kapolres TTS, AKBP Suprianto melalui Kasat Reskrim Iptu Taufiq Abdih didampingi Kanit Tipikor, Aiptu Okto Selly mengatakan ada 31 pertanyaan yang diajukan kepada Danial Pobas. "Dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik," ujarnya.


Usai pemeriksaan Danial Pobas diperbolehkan pulang ke rumah dan tidak dilakukan penahanan. Dengan alasan selama pemeriksaan ia sangat kooperatif dan bersedia memberikan keterangan kapan saja jika dibutuhkan.


Sesuai rencana, pemeriksaan akan kembali dilakukan terhadap Agustinus Pobas, mantan kasubdin pemuda dan olahraga juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama. (dek)

Belu Target 2011 Bebas Buta Aksara

Kamis, 03 Jun 2010
ATAMBUA, Timex - Kabupaten Belu menargetkan, tahun 2011 bebas buta aksara. Demikian hal yang mengemuka dalam sosialisasi dan peluncuran pendidikan keaksaraan fungsional model inovatif tingkat Kabupaten Belu, Senin (31/5) lalu di GOR Tulamalae, Atambua.

Kegiatan yang dihelat atas kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) tersebut dibuka Bupati Belu, Joachim Lopez dan dihadiri ketua DPRD Kabupaten Belu, Simon Guido Seran, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Belu, Patrisius Asa serta para pimpinan serta peserta PKBM se-Kabupaten Belu.


Bupati Belu, Joachim Lopez saat pembukaan sosialisasi dan peluncuran pendidikan keaksaraan fungsional model inovatif tingkat Kabupaten Belu mengatakan, penuntasan buta aksara secara prinsipil perlu dituntaskan di Kabupaten Belu karena sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengatakan, setiap warga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Karena itu tandas Joachim, mengabaikan hal ini berarti melanggar amanat UUD serta Hak Asasi Manusia (HAM).


Bupati Belu dua periode ini pada kesempatan tersebut mengharapkan peran penting semua komponen yang terlibat agar membangun dan memiliki komitmen yang teguh dalam upaya penuntasan buta aksara di Kabupaten Belu. "Supaya target 2011, Kabupaten Belu bebas buta aksara, maka diperlukan peran aktif serta komitmen berbagai pihak yang terlibat dalam program ini. Dengan demikian, maka masalah tidak bisa menulis, membaca dan menghitung akan bisa tuntas," tandas Joachim.


Joachim mengatakan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui model pendidikan kebutaaksaraan merupakan salah satu variabel penting dalam upaya meningkatkan dan menaikan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Belu.


"Peningkatan SDM merupakan variabel penting dalam upaya peningkatan IPM karena secanggih apapun model pembangunan yang dirancang dan hendak dilaksanakan, namun SDM yang masih lemah akan menjadi pemicu ketertinggalan serta ketidakmajuan pembangunan di suatu daerah.


Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu, Patrisius Asa dalam laporannya mengatakan, tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan yakni untuk merangsang daya kreativitas baik para pendamping PKBM maupun peserta. Selain itu target yang hendak dicapai adalah Kabupaten Belu bebas buta aksara tahun 2011.


Dengan demikian, jelas Patrisius, akan berpengaruh positif pada peningkatan SDM, peningkatan ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu.

Terpisah, ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) Daerah Perbatasan, Daniel Un kepada Timor Express mengatakan, kegiatan sosialisasi serta peluncuran pendidikan keaksaraan fungsional model inovatif tingkat Kaupaten Belu merupakan kegiatan perdana.

FKPBM Daearah Perbatasan jelasnya, merupakan mitra pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini Dinas PPO dalam rangka penuntasan buta aksara.


Dikatakan, pihaknya telah merancang program ini dan akan dilaksanakan selama 32 hari dengan rincian volume pertemuan dua setengah jam per hari. Ia menargetkan, kalau program Belu bebas buta aksara dapat dicapai tahun 2011 nanti. "Dari 22 PKBM yang ada di Belu dengan alokasi waktu serta dana yang ada, maka Belu bisa tuntas buta aksara. Sebagai forum yang adalah mitra pemerintah, kami juga berharap adanya kerjasama yang baik serta perhatian dari pemerintah Kabupaten Belu agar masalah buta aksara ini bisa tuntas terselesaikan," ujarnya.


Puncak dari kegiatan tersebut dilaksanakan dengan penyerahan dana secara simbolis senilai Rp 500 juta dari bupati Belu kepada wakil pimpinan PKBM yang ada di Kabupaten Belu. Dana tersebut bersumber dari APBD II dan APBN tahun anggaran 2010 di Kabupaten Belu. (onq)

Tiga Jam Agustinus Pobas Diperiksa

Jumat, 04 Jun 2010
Agustinus Mengaku Tidak Gunakan Uang
SOE, Timex–Mantan Kasubdin Pemuda dan Olah Raga Dinas PPO Kabupaten TTS, Agustinus Pobas, Kamis (3/5) menjalani pemeriksaan di Polres TTS. Pemeriksaan terhadap pengawas SD Kecamatan Amanuban Barat terkait dugaan korupsi di Dinas PPO senilai Rp 1.103.593.731,-.
Agustinus Pobas bersama Asisten I Setda TTS, Danial Pobas ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres TTS beberapa saat lalu. Agustinus kemarin datang ke Polres sekira pukul 10.00 wita dengan mengenakan baju motif daerah dipadu celana panjang coklat. Agustinus langsung diarahkan ke keruangan penyidik. Pukul 10.30 penyidik Bripka Ketut Susiana mulai melakukan pemeriksaan.

Sebelum pemeriksaan, Agustinus menolak memberikan keterangan kepada wartawan karena kasus yang dialami pihaknya sedang dalam proses hukum. ”Saya tidak berkomentar banyak karena proses hukum sudah berjalan. Tapi secara pribadi siapapun dia pasti terbeban menghadapi setiap masalah. Dalam masalah ini mungkin saja ada kesalahan administrasi. Tapi soal keuangan jujur hati saya mengatakan saya tidak gunakan uang itu ,” ungkap Agustinus.

Setelah pemeriksaan Kapolres TTS, AKBP Tito Basuki Priyatno melalui Kasat Reskrim Iptu Taufiq Abdih didampingi Kanit Tipikor, Aiptu Okto Selly yang mengatakan pemeriksaan terhadap Agustinus Pobas berjalan selama tiga jam terhitung pukul 10.30 Wita sampai pukul 13.30 Wita.
Dalam kurun waktu tersebut, penyidik mengajukan 34 pertanyaan seputar tugas dan kewenangan tersangka.

Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Agustinus. Alasanyanya tersangka cukup kooperatif selama pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan bila dibutuhkan.

Sebelumnya Asisten I Setda Kabupaten TTS sekaligus mantan Kadis Dinas PPO Kabupaten TTS, Danial Pobas Rabu (2/6) menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres TTS.
Usai diperiksa, Asisten I Setda TTS, Danial Pobas mengatakan selama pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum. Sebanyak 30 pertanyaan diajukan kepada Danial Pobas selama pemeriksaan seputar kewenangannya sebagai kepala dinas PPO.

”Semua pertanyaan dapat saya jawab dengan baik sesuai kewenangan saya sebagai pimpinan saat itu. Kasus ini sudah dirana hukum, saya hormati proses hukum yang sementara berjalan karena sebagai pimpinan saya tidak bisa hindari namun tanggungjawab saya tentu sesuai mekanisme dan kewenangan,” ungkap Danial Pobas.
(dek)

Warga dan DPR Protes Rencana Pemkab

Sabtu, 05 Jun 2010
Lapangan Umum Jadi Taman Kota
ATAMBUA, Timex - Niat pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu untuk menjadikan lapangan umum sebagai taman kota Atambua mulai menuai protes dari berbagai kalangan di Atambua baik itu DPRD Belu maupun masyarakat kota Atambua.
Padahal, seperti diberitakan sebelumnya, saat ini Pamkab Belu lagi gencar melakukan sosialiasasi. Vinsensius Apaula Kehi Lau, anggota DPRD Kabupaten Belu kepada Timor Express, Selasa (1/6) lalu dengan tegas menolak rencana dan langkah Pemkab Belu.

Sekretaris Komisi C DPRD Belu ini menilai, kebijakan tersebut sangat tidak progresif dan menunjukan ketidakberdayaan Pemkab untuk melakukan terobosan pembangunan.


"Rencana itu bukan terobosan, tapi kecerobohan pemerintah Kabupaten Belu. Rencana itu untuk kepentingan siapa dan keinginan siapa? Jangan jual mimpi di siang bolong. Masyarakat Belu belum butuhkan itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah infrastruktur seperti jalan sampai ke desa-desa. Mau percantik apa di Atambua? Jalan di dalam kota saja masih amburadul," jelas Vinsensius.


Terang Kehi Lau, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah infrastruktur jalan untuk arus serta mobilisasi di bidang ekonomi. "Tata kota di Atambua ini saja amburadul. Apalagi jalan di kampung-kampung. Lalu tiba-tiba saja ada rencana untuk rubah lapangan umum jadi taman kota," tambahnya.


Vinsensius sempat membeberkan kalau rencana Pemkab tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2009 yang memuat tentang RPMJD Kabupaten Belu yang menitikberatkan pembangunan lima sektor. "Program dan rencana tersebut tidak ada dalam RPJMD, lalu rujukan mana yang dipakai Pemkab Belu," tanya Vinsensius.


Nada protes juga sempat diungkapkan beberapa warga di bilangan simpang lima kota Atambua. Martinus Mau bernada pesimis mengenai upaya Pemkab mengganti lapangan umum menjadi taman kota. "Rencana itu sama dengan mau pindahkan ‘hutan jati Sesekoe' (tempat prostitusi illegal, red) ke lapangan umum yang berhadapan langsung dengan Mako Brimob, Mapolres, Makodim dan kantor DPRD Belu. Jangan sampai sa.. AIDS akan merambah dan menembus sampai markas-markas aparatur negara," kata Marthinus dengan logat Atambua-nya sambil tersenyum.


Marthinus si tukang ojek ini bahkan sempat memberikan penilaian, kalau rencana Pemkab Belu tersebut hanya upaya menghambur-hamburkan uang negara. "Masyarakat di Belu khususnya kota Atambua siapa yang butuh itu taman kota untuk saat ini. Jalan dalam kota masih rusak banyak sa.. Lebih baik perbaiki jalan supaya kami ojek bisa dapat uang kasih sekolah anak dan bayar pajak motor untuk pemerintah," pungkasnya. (onq)

Kepsek Jangan Urus Proyek

Kamis, 27 May 2010
KALABAHI, Timex - Kepala sekolah (kepsek) diminta tidak mengurus proyek yang diturunkan di sekolah. Kepsek sebaiknya konsentrasi pada urusan manejemen pendidikan sekolah, sehingga mutu pendidikan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Desa Langkuru Utara, Marthinus Sailana mengatakan, rendahnya mutu pendidikan penyebab utama adalah kepsek dibebani tugas tambahan sebagai pimpro di sekolah. Akibatnya, tugas utama diabaikan, sehingga mutu pendidikan tidak pernah berubah. “Kepala sekolah jangan dikasih tugas sebagai pimpro.


Guru sudah kurang, kepala sekolah tidak mengajar karena hanya urus proyek. Kalau kondisi ini dibiarkan terus, maka nasib pendidikan Alor akan terus mengalami penurunan,” kata Marthinus.


Marthinus membeberkan hal itu saat mengikuti rapat koordinasi pamong praja belum lama ini di kantor bupati Alor. Ia minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali penetapan regulasi yang mengharuskan kepsek mengurus proyek di sekolah.


Setiap proyek yang turun ke sekolah minta diurus oleh instansi lain agar tidak mengganggu tugas rutin kepsek dan guru. Selain masalah proyek, Marthinus meminta agar setiap dana yang turun ke sekolah sebaiknya dipotong pajak terlebih dahulu agar tidak merepotkan kepsek.

“Kalau ada dana yang turun kena pajak, maka harus potong memang di dinas. Selama ini banyak dana yang turun selalu bermasalah karena pajak. Kalau ada pajak, potong langsung di dinas. Jangan buat pusing kepala sekolah dan bendahara,“ ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Alor, Simeon Th Pally menegaskan, apa yang disampaikan kepala Desa Langkuru Utara harus disikapi dengan memperhatikan kembali ketentuan atau regulasi agar tidak menimbulkan persoalan dan tidak berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial.


“Ada berapa ratus kepala sekolah yang belum setor PPn dan PPh. Rata-rata satu orang sekitar Rp 1 juta. Tidak ada alasan untuk tidak setor,” kata Simeon. Simeon mengingatkan, dalam waktu dekat, Inspektorat Daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Karena itu, kepala sekolah diminta untuk tidak takut, karena pemeriksaan bertujuan agar penggunaan dana BOS ada transparansi dan akuntabiltas. (kr6)

Rusak Kawasan Hutan Nasional

Sabtu, 29 May 2010
Mahasiswa Sumba Tolak Tambang Emas

KUPANG, Timex – Mahasiswa asal Sumba Barat yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2-ST), Kamis (27/5) sekira pukul 09.30 Wita menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur NTT, jalan El Tari I. Aksi terkait guna memrotes tambang emas yang dilakukan PT Fathi Resources yang dinilai FP2-ST telah melakukan pengrusakan terhadap kawasan hutan taman nasional yang mana ada lima kecamatan yang ada dalam kawasan tersebut. Kelima kecamatan itu adalah Kecamatan Matawai, Kecamatan Lapau, Kecamatan Karera, Kecamatan Paberiwai, Kecamatan Pinu Pahar serta Kecamatan Tabundung.

Puluhan mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi meminta pemerintah menghentikan beroperasinya PT Fathi Resources di Sumba Timur. Sebelum memasuki halaman kantor gubernur NTT, demonstran terlebih dahulu melakukan orasi di jalan El Tari I. Dalam orasinya, pendemo yang dipimpin Krisman Umbu Henggu serta ketua FP2-ST, Merlan Jangga Kadu meminta Pemkab Sumba Timur serta Pemprov NTT segera menindaklanjuti permintaan mereka seperti mendesak Pemkab Sumba Timur untuk mengeluarkan rekomendasi politik terkait penolakan tambang emas, segera melakukan evaluasi terhadap tindakan eksploitasi PT Fathi Resources serta secepat mungkin mengeluarkan rekomendasi untuk gubernur NTT terkait pencabutan surat izin eksploitasi.


FP2-ST meminta DPRD NTT agar mengeluarkan rekomendasi politik kepada gubernur NTT terkait penolakan tambang emas di Laiwanggi Wangga Meti, sedangkan gubernur NTT diminta segera mencabut surat izin eksploitasi nomor 322/KEP/HK/2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT Fathi Resources.


Usai melakukan orasi, FP2-ST langsung menuju kantor gubernur NTT dan diterima Kasat Pol PP Provinsi NTT, John Haula. Usai diterima, masa FP2-ST kemudian mengutus beberapa orang anggota FP2-ST termasuk koordinator lapangan, Krisman Umbu Henggu dan ketua FP2-ST, Merlan Jangga Kadu melakukan audiens dengan kepala Dinas Pertambangan Provinsi NTT, Yohanis Bria Seran.


Dalam audiens, utusan FP2-ST meminta pemerintah segera menindaklanjuti permintaan mereka terkait masalah tambang emas di Wangga Meti. Sementara, Yohanes ketika menanggapi tuntutan demonstran mengurai soal izin dan ketentuan yang berlaku dalam melakukan penambangan.


"Adik-adik mahasiswa sudah ikut memberikan perhatian kepada pembangunan di Sumba Timur termasuk melihat fenomena yang tengah berkembang di sana, termasuk tambang emas," jelas Yohanis sembari menambahkan, kegiatan pertambangan sudah ada aturannya yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang izin pertambangan mineral dan batubara.


"Ijin pertambangan sekarang merujuk dari pada undang-undang lama yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964. Sementara untuk tambang emas di Wangga Meti tahapannya baru eksplorasi awal," jelasnya sembari mengatakan tentang semua keluhan FP2-ST.


Mengenai penebangan pohon yang sudah dilakukan PT Fathi Resources, pihaknya akan memantau ke lokasi yang sekarang tengah dilakukan eksplorasi. Usai audiens, FP2-ST langsung membubarkan diri.


Sementara, Merlan Jangga Kadu ketika dikonfirmasi mengenai tujuan mereka menggelar demonstrasi mengatakan, mereka nekat mendatangi kantor gubernur NTT untuk meminta gubernur segera mencabut izin eksplorasi emas yang dilakukan PT Fathi Resources di Sumba Timur. Menurutnya, usaha eksplorasi yang dilakukan PT Fathi Resources telah mengakibatkan kekeringan dan juga pengrusakan hutan lindung.


"Apa yang sudah dilakukan PT Fathi Resources telah mengakibatkan kekeringan serta pengrusakan hutan di taman nasional Wangga Meti dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 37 bagian B bahwa atas rekomendasi bupati, maka gubernur mengeluarkan izin dan untuk itu kami meminta gubernur NTT untuk segera mencabut izin untuk membatalkan rekomendasi bupati," tegasnya. (mg10)

KPK Turun di Sumba Timur

Senin, 31 May 2010
Kasus APBD Tetap Dilanjutkan
WAINGAPU, Timex - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera turun ke Sumba Timur terkait penuntasan kasus dugaan korupsi APBD Sumba Timur senilai Rp 10 miliar lebih yang melibatkan... Daud Dakularak (mantan kepala DPPKAD), Deny Untono (kontraktor) dan Kalendi Mananga Hau (mantan Kasubag Perbendaharaan DPPKAD).

Hal ini disampaikan Kapolres Sumba Timur, AKBP Tetra M Putra melalui Kasatreksrim, Iptu Mayndra Eka Wardana, Jumat (28/5) lalu. Menurut Mayndra, pihaknya bersama Kejati NTT, Kejari Waingapu, Bareskrim Polri, BPK dan KPK di Kupang, Rabu (26/5) lalu sudah menggelar perkara terkait penuntasan kasus dugaan korupsi APBD Sumba Timur senilai Rp 10 miliar lebih yang melibatkan Daud Dakularak, Deny Untono dan Kalendi Mananga Hau.


“Kita sudah limpahkan BAP kasus dugaan korupsi APBD Sumba Timur sebanyak dua kali tapi belum di P-21 kan oleh Kejari Waingapu. Inilah yang dibahas dalam pertemuan bersama KPK, Bareskrim Polri, Kejati NTT, Polres Sumba Timur, Kejari Waingapu dan BPK di Kupang, Rabu lalu.


Dalam pertemuan itu, disepakati untuk menyederhanakan kasus dugaan korupsi APBD Sumba Timur senilai Rp 10 miliar lebih tersebut. Juga kita sepakati bila tidak segera dituntaskan dalam waktu hingga pekan depan, maka kasus tersebut akan diambil alih oleh KPK. KPK juga akan melidik dan bisa menahan pihak-pihak yang diduga sengaja menghambat penuntasan kasus ini. Tapi kita tetap upayakan, bersama Kejari Waingapu bisa segera mem P-21 kan BAP kasus dugaan korupsi APBD Sumba Timur senilai Rp 10 miliar lebih itu agar segera disidangkan,” tegasnya.


Terpisah, kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Waingapu, Herman R Deta menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat penuntasan dugaan korupsi APBD Sumba Timur yang diduga merugikan negara sebesar Rp 10 miliar lebih tetap akan dilanjutkan. “Kasus itu tetap dilanjutkan. Kita minta Polres Sumba Timur melengkapi unsur-unsur dalam BAP kasus tersebut,” tandasnya.


Diberitakan sebelumnya, polisi terpaksa melepas ketiga tersangka (Daud Dakularak, Deny Untono dan Kalendi Mananga Hau) karena melewati batas waktu

penahanan. (jun)

Masyarakat Minta Buka Bank di Raijua

Selasa, 01 Jun 2010
SEBA, Timex - Masyarakat Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua minta Penjabat Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly agar bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mendirikan bank atau kantor kas di Kecamatan Raijua. Sehingga, masyarakat melakukan transaksi langsung di Raijua tanpa harus membuang biaya ke Sabu Barat. Permintaan ini disampaikan salah satu tokoh dari Kecamatan Raijua, Benyamin Pidi ketika melakukan audiens dengan penjabat bupati di Raijua belum lama ini. Benyamin mengatakan, untuk melakukan transaksi uang guna mengirimkan dana sekolah atau kuliah buat anak-anak yang sementara mengikuti pendidikan diluar pulau Sabu, tidak bisa mengirimnya langsung dari Raijua.

"Kami minta agar pak bupati kalau bisa

tolong atur bagaimana supaya disini juga ada bank supaya kami jangan membuang ongkos lagi ke Sabu hanya untuk mengirim uang buat anak-anak. Sudah saatnya ada bank di Raijua supaya selain mudah mengirim uang, kami juga bisa belajar menabung," ungkap Benyamin.
Menjawab permintaan tersebut, Penjabat Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly menjelaskan, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua sudah melakukan pendekatan dengan Bank NTT dan mereka sudah bersedia untuk membangun kantor cabang pembantu baik di Raijua maupun di Sabu Timur.

"Jadi, masalah bank kami sudah bicara dengan Bank NTT dan mereka bersedia nanti pada bulan Juni ada RUPS kita akan ingatkan lagi untuk segera membuka jaringan di sini," jelas Thobias.

Sementara, kepala cabang pembantu Bank NTT Sabu, Welem Kale yang ditemui akhir pekan di Seba kepada Timor Express mengatakan, keinginan masyarakat Raijua maupun Sabu Timur akan disampaikan keatasannya. Sebab, untuk membuka kantor cabang pembantu atau kantor kas status Bank NTT di Sabu harus ditingkatkan menjadi kantor cabang, bukan lagi cabang pembantu.

"Jadi kita akan segera buka kantor kas atau cabang pembantu di Raijua dan Sabu Timur kalau status kita sudah berubah menjadi kantor cabang. Sebab, kita tidak bisa buka kantor kas kalau status kita masing cabang pembantu dan saat ini sementara diproses di kantor pusat," jalas Welem.


Dijelaskan, animo masyarakat terhadap bank di Sabu cukup tinggi. Apalagi terhitung sejak Sabu Raijua menjadi kabupaten otonom. Ini dibuktikan dengan neraca yang ada di Bank NTT Sabu Raijua, dimana pada Desember 2009 aset Bank NTT sebesar Rp 26 miliar dan pada bulan Mei 2010 meningkat menjadi Rp 41,6 miliar. Sementara, dana pihak ketiga tahun 2009 sebesar Rp 20,7 miliar dan hingga 24 Mei meningkat menjadi Rp 41,3 miliar. Hal ini menandakan antusias masyarakat terhadap Bank NTT cukup tinggi.


"Prinsipnya kita tetap melayani masyarakat sesuai dengan motto kita yakni melayani lebih sungguh dan kini kepercayaan mereka terhadap kita juga sudah semakin tinggi. Ini berkat sosialisasi yang kita lakukan secara terus menerus," jelas Welem. (kr9)