Sabtu, 05 Juni 2010

Tutup Sekolah Nol Persen

Sabtu, 08 May 2010
Buntut Anjlok UN SMP 2010
KUPANG, Timex--Pemerintah Kota Kupang saat ini sangat terganggu dengan persentase kelulusan SMP. Pasalnya, jika tahun lalu persentase kelulusannya 60 persen, tahun ini turun drastis menjadi 40 persen atau turun 20 persen.
Walikota Kupang, Daniel Adoe, ketika dikonfirmasi Timor Express, Jumat (7/5) kemarin di kediamannya, menegaskan "Kita sangat malu dengan buruknya persentase ini. Masak turun dua puluh persen dari tahun lalu. SMA justru lebih baik dari SMP."

Atas fakta inilah, ia sudah menugaskan Wakil Walikota Daniel Hurek bersama Kadis PPO, Max Halundaka untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah unsur. Pertemuan yang dilangsungkan kemarin di kantor walikota, ikut pula menghadirkan unsur-unsur terkait.


"Pak Wakil (Wawali) dan Kadis PPO sementara bahas apa alasannya sampai buruk begitu,"ujarnya. Lalu bagaimana dengan sekolah yang persentase kelulusannya sangat buruk, atau nol persen?


Untuk yang satu ini, Daniel Adoe menegaskan, tidak main-main terhadap siapa saja yang berprestasi buruk. Kepala sekolahnya dicopot, dan sekolahnya pun ditutup. "Jika tiga tahun berturut-turut persentasenya nol persen, kita tutup sekolahnya. Tidak neko-neko lagi. Kalau begini terus, kasihan masyarakat. Masak sekolah di sekolah yang nol persen terus.


Masyarakat dirugikan," ungkap Daniel dengan nada menyesal. Ketika dikonfirmasi lebih jauh, apakah pencopotan kepala sekolah merupakan solusi, karena tidak selamanya kesalahan itu ditimpajkan kepada kepala sekolah, Daniel Adoe menegaskan "Itu (pencopotan) juga salah satu solusi."


Sejauh ini, akunya, ada dua sekolah yang persentase kelulusannya nol persen. Dan, kedua sekolah itu sementara dievaluasi. Ia tak merincikan sekolah mana saja itu, namun yang pasti, ada dua SMP yang mutunya sangat buruk.


Tak hanya ditutup, melainkan ijin operasional sekolah itu pun dicabut agar tidak beroperasi lagi. Dan, yang disesalkan adalah, sekolah itu adalah sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. Padahal, sejauh ini yayasan pengelola pendidikan sudah dibantu dengan anggaran dari pemerintah.


Begitu pula Pemkot sudah mendistribusikan guru negeri ke sekolah-sekolah swasta, dengan pertimbangan, agar siswa jangan dibebankan lagi soal biaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Makanya kita sementara evaluasi," ujar Daniel.


Lalu bagaimana dengan mereka yang persentase kelulusannya 100 persen? Bagi mereka, sedang diwacanakan untuk kepala sekolahnya berangkat ke luar daerah untuk study banding. "Ini bonus bagi mereka supaya mereka lebih giat lagi mengelola pendidikan," pungkasnya.

Kepala Dinas PPO, Maxwell Halundaka, disela-sela mutasi, kemarin pun bernada sama. "Bagi sekolah yang tiga tahun kelulusannya nol persen akan dievaluasi, kemungkinan ditutup. Kami baru saja duduk bersama untuk membicarakan hal ini," ungkapnya.

Ada sejumlah poin yang disepakati kemarin, yakni Pemkot tak mau membuang-buang waktu dalam pelaksanaan ujian ulang, yang direncanakan berlangsung 17 Mei nanti. Siswa yang tak lulus akan dipersiapkan dengan pembelajaran kembali (remedial), maupun les tambahan di sekolah, sehingga bisa mendongkrak mutu ke depan.


Desak Gubernur Benahi Pendidikan


Kembali anjloknya angka kelulusan tingkat SMP di NTT tahun 2010 dimana angka kelulusan hanya 60,13 persen atau turun 10,12 persen dari tahun 2009 yang mencapai 70,25 persen membuat Komisi D DPRD NTT buka suara.


Jumat (7/5) kemarin, Ketua Komisi D DPRD NTT, Hendrik Rawambaku dan Sekretaris Jimmy Sianto menemui Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membahas fakta yang terjadi. "Kita sudah sepakat dengan Gubernur untuk dilakukan pembenahan. Dan, pembenahan dilakukan mulai sekarang kalau tidak mau tahun depan hasilnya sama dengan tahun ini," kata Hendrik di ruang kerjanya siang kemarin.


Menurutnya, pemerintah harus lebih serius mengurus pendidikan di NTT dengan memperhatikan beberapa variabel seperti kebijakan, manajemen, guru dan peserta didik. Dikatakan, variabel inilah yang menjadi penentu mutu pendidikan. Kepada wartawan Hendrik menjelaskan, era otonomi daerah saat ini membawa ekses di daerah jadin kacau.


"Para kepala dinas dan kepala sekolah berbuat sesuka hati tidak lagi konsisten dengan tugas, lebih banyak urus dana BOS. Karena mereka diangkat oleh bupati maka mereka lebih sibuk urus bupati daripada urus sekolah. Ini yang membuat pendidikan kita seperti saat ini," tandas Hendrik.


Salah satu penyebab, menurut Hendrik, adalah lemahnya supervisi, sehingga baik pemerintah dalam hal ini instansi teknis terkait termasuk pihak sekolah asal-asalan saja dalam me-manage pendidikan di sebuah daerah. Oleh karena itu, Hendrik meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk harus melakukan supervisi.


Selain itu, kata Hendrik, manajemen pendidikan menjadi salah satu kendala untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, dia menghimbau gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan tugas supervisi. Dengan demikian, dapat memacu kinerja para tenaga pendidik di daerah untuk serius mengurusi pendidikan.


Variabel yang sangat penting dalam pendidikan adalah guru. Menurut Hendrik, guru harus menjalankan profesinya dengan penuh tanggungjawab dan harus punya komitmen dan kesadaran yang tinggi. "Banyak guru yang tidak merasa terpanggil dalam melaksanakan tugas. Padahal, sebagai guru dituntut punya komitmen dalam mendidik siswa. Ini kenyataan bahwa guru-guru kita umumnya tidak punya komitmen. Contohnya saja, sekolah-sekolah swasta kelulusannya lebih bagus dari sekolah negeri. Kenapa? Karena guru-gurunya punya komitmen dengan tugas dan tanggungjawab," ungkap Hendrik kemarin.


Salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap angka kelulusan dan mutu pendidikan adalah peserta didik. Menurut Hendrik, seiring dengan perkembangan teknologi, maka anak-anak sudah dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang akhirnya membentuk watak anak menjadi malas berpikir dan bahkan malas belajar.


"Anak-anak lebih banyak main game, handphone dan peralatan canggih lainnya. Menghitung saja harus pakai alat bantu kalkulator. Hal-hal sederhana ini turut membentuk watak siswa, sehingga perlu ada perhatian lebih dari sekolah dan pemerintah," tambah Ketua Fraksi Golkar ini. (boy/sam)