| Senin, 14 Jun 2010 |
| Dalam Reses DPRD KUPANG, Timex – Reses yang dilakukan DPRD Kabupaten Kupang ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, menemukan banyak persoalan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kupang, HANS Taopan yang melakukan reses ke dapil Kupang II kepada wartawan, Sabtu (12/6) menegaskan, ketika melakukan reses di Kecamatan Amarasi Selatan, Amarasi, Amarasi Barat, Kupang Barat dan Semau menemukan perbedaan yang ada dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati Kupang tahun 2009. “Dalam LKPj dilaporkan sudah 100 persen, tetapi yang kita temukan di lapangan bisa dikatakan gagal. Karena itu, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki jangan percaya begitu saja terhadap laporan kepala dinas atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ini sebagai masukan kepada bupati agar memperhatikan SKPD dan melanjutkan seluruh pekerjaan yang belum selesai,” tegasnya. Selain itu, katanya ada pengaduan masyarakat Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan mengenai eksploitasi mangan di Dusun Teres. Karena itu, hari ni Senin (14/6) dirinya bersama koleganya sesama anggota DPRD akan melakukan pertemuan dengan masyarakat mengenai tambangan mangan yang dilakukan PT Karya Serasi Jaya. “Sesuai dengan laporan bupati, tidak ada pemberian izin kepada perusahaan mangan. Ternyata, disana ada perusahaan yang melakukan eksploitasi. Itu yang harus dipertanyakan. Kalau cuaca memungkinkan, kita akan turun ke lokasi tambangan,” terangnya. Terpisah, wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kupang, Johanis Mase menjelaskan, saat melakukan reses di dapil Kupang III, dia menemukan sejumlah masalah. Diantaranya, pembangunan tiga ruang kelas SD GMIT Naifalo Desa Nunsaen Kecamatan Fatuleu. Dijelaskan, pembangunan tiga ruang kelas menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2008 masyarakat sudah menyelesaikan, namun belum dimanfaatkan selama dua tahun ini. Sebab, kepala sekolah tidak membayar upah tukang sebesar Rp 43 juta. Sehingga tukang tidak menyerahkan kunci ruangan untuk digunakan. “Tukang tidak mau serahkan kunci. Setelah berkunjung dan mengumpulkan masyarakat, komite dan pihak sekolah, setelah dibicarakan dari hati ke hati tukang bersedia menyerahkan kunci untuk dimanfaatkan tiga ruangan itu,” terang Johanis sembari menegaskan, sudah ada jaminan dari Dinas Pendidikan untuk mencairkan dana pembangunan tersebut. Di Kecamatan Amabi Oefeto Timur terang Johanis, ia menemukan banyak puskesmas tidak ada tenaga medis. Kalaupun ada, tenaga medis tinggal di Kota Kupang. Sehingga tidak punya jadwal tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam kaitan dengan LKPj, itu merupakan catatan kritis untuk diperhatikan oleh pemerintah. Ada tiga masalah pokok yang ada di lapangan yaitu DAK pendidikan, tenaga medis dan masalah kekurangan tenaga guru hampir di semua sekolah,” katanya. Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kupang ini menjelaskan, masyarakat mengeluhkan mengenai belum adanya aturan mengenai mangan. Karena itu, masyarakat sangat berharap dalam waktu dekat, aturan tentang mangan segera dikeluarkan. “Tumpuan masyarakat di kampung-kampung adalah mangan. Ketika mereka mengangkut keluar, mereka ditahan. Pertanyaannya, aturan mana yang mereka langgar? Kita menertibkan masyarakat, tapi ada spekulan-spekulan terus masuk dan membeli mangan. Saya heran ada spekulan yang masuk dan mengangkut. Kita tidak bisa salahkan mereka, karena mereka langgar aturan yang mana,” tanya Johanis. (ays) |
