Rabu, 23 Juni 2010

Tiap Anggota 'Dijatahi' Rp 500 Juta

Kamis, 24 Jun 2010
Rancangan Dana Aspirasi DPRD Kota

KUPANG, Timex--Jika tahun ini, palu sudah diketuk dan tiap anggota DPRD Kota Kupang akan dipercaya mengelola dana seebsar Rp 100 juta, yang masuk dalam item dana alokasi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah pemilihan (DP4D) atau dana aspirasi, maka kedepan anggaran itu akan dinaikkan

Ketua DPRD Kota Kupang, Viktor Lerik, Minggu petang lalu di Kupang, dalam sebuah acara Partai Golkar, menegaskan hal itu. Disebutkannya, jika di tingkat pusat, dana aspirasi itu sempat diributkan karena ada pro dan kontra, maka tidak di Kupang. "Saya sudah bicarakan dengan tiga puluh anggota DPRD Kota, dan kami sudah sepakati (wacana) ini.

Kami sepakat untuk menaikkan anggaran dari seratus juta menjadi lima ratus juta tiap anggota,"tegasnya di depan Setya Novanto dan Ibrahim A Medah, di Restauran Teluk Kupang saat itu. Diakuinya, rancangan ini akan diajukan pada anggaran murni (APBD) tahun 2011 mendatang.

Jika saat ini ada yang mengatakan bahwa tiap anggota DPRD mengambil dan mengelola langsung uang tersebut, maka sebenarnya itu pemikiran hyang keliru, karena semuanya ada mekanismenya. "Kita tidak ambil uangnya, namun kami sudah sepakati, silahkan tiap anggota melihat apa saja yang belum dibangun di daerah pemilihannya, untuk membangun, tentunya mengikuti mekanisme yang sudah ada."

Masih menurut sosok yang kerab disapa Veky Lerik itu, tak dipungkiri jika ketika masa kampanye, setiap Caleg pasti banyak menebar janji, dan ini yang menjadi kendala ketika mereka sudah terpilih dan dilantik menjadi legislator di parlemen. Karena itu, dengan dana aspirasi tersebut, tiap anggota DPRD bisa melihat bagian mana dari janjinya yang belum terpenuhi untuk direalisir.

"Kami sudah sepakati. Kami buat begitu karena sistem pemilihan anggota dewan tidak pakai nomor urut lagi,"tegasnya santai. Apalagi, yang memprihatinkan, ada fakta di masyarakat bahwa banyak usulan yang diberikan warga dalam momen Musrenbang baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.

Namun selalu saja banyak usulan mereka yang tak disetjujui, sehingga banyak warga yang merasa kecewa. "Banyak usulan warga di tiap Musrenbang yang tak diakomodir sehingga kita mau akomodir lewat tiap anggota dewan,"ujarnya. (boy)