| Kamis, 24 Jun 2010 john Hermanus: Bahas Lintas Sektor |
| KUPANG, Timex- Ulah para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan jualannya di sepanjang Jalan Siliwangi Kupang, mendapat perhatian serius. Pasalnya, selain menimbulkan kesembrawutan, juga mengakibatkan kondisi kumuh yang tentu tidak menggambarkan suasana sebuah kota. Karenanya, ke depan, para PKL itu bakal ditata dengan baik. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, John Hermanus, kepada Timor Express, Rabu, (23/6) kemarin, di ruang kerjanya. John dikonfirmasi terkait kondisi Jalan Siliwangi, tepatnya di samping Toko Matahari, yang semakin memrihatinkan dengan semakin bertambahnya jumlah PKL di lokasi itu. "Kalau untuk tempat, itu bidangnya dinas tata kota. Sedangkan yang berhubungan dengan PKL, itu memang urusan kita (disperindag, red), dan sekarang kita dalam tahap persiapan untuk melakukan sosialisasi terkait penataan di sekitar lorong Toko Matahari. Sebenarnya sejak tahun lalu, namun karena masih ada halangan, sehingga diundur sampai sekarang," jelas John. Menurut dia, pihaknya telah menyediakan sekira 70 buah kereta yang akan diserahkan kepada PKL, untuk dijadikan sebagai tempat menjajakan barang jualan mereka. Namun, kata John, yang terpenting bukan jumlah kereta yang ada, tapi yang diharapkan adalah penataan tempat jualan tersebut untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan. "Kita bukan mau menertibkan, tetapi menata, supaya bagian mana yang perlu dijadiakan tempat jualan, dan mana yang tidak boleh. Karena kita juga menghindari bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Atau bahaya lainnya, karena kondisi di sekitar lorong tersebut semakin padat. Hal itu juga menjadi lahan bagi pelaku kriminal untuk melancarkan aksi jahat mereka," tandas John. Dikatakannya, dari data sementara yang dihimpun pihaknya tahun 2009 lalu, terdapat 246 PKL yang menjajakan jualan mereka di seputaran Jalan Siliwangi, di sekitar emperan toko, serta lorong di antar pertokoan. "Memang jumlahnya seperti itu, tapi mereka tidak menetap, sehingga terkadang hari ini kita data, tapi satu bulan atau satu minggu kemudian mereka sudah tidak ada lagi. Dan ini yang mesti dipikirkan bersama," urai John. Diungkapkan John, dari jumlah yang didata tersebut, tidak satupun yang memiliki izin dari dinas terkait. Namun, hal ini tidak menjadi persoalan, karena yang terpenting, kata John, yakni penataan kereta serta lahan jual yang ada, sehingga menjadi rapi dan tidak menimbulkan suasana yang tidak nyaman. "Fungsi pembinaan itu ada di tangan kita, tetapi untuk menata itu harus kita lakukan secara bersama untuk mencari jalan terbaik. Dan itu perlu waktu yang panjang," pungkas John. (mg9) |
