| Sabtu, 19 Jun 2010 |
| MASALAH kemiskinan di Indonesia maupun di NTT telah menjadi masalah serius. Dengan demikian, upaya penanggulangannya sudah diamanatkan dalam konstitusi dan telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandat UUD 1945. Pemerintah pun telah menetapkan masalah kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan yang mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK). Terkait masalah tersebut, maka Pemprov NTT menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan masalah sosial di NTT yang dihadiri oleh Asisten Administrasi umum Setda NTT, Ansgerius Takalapeta, para bupati serta para asisten se-Provinsi NTT yang bertempat di aula utama El Tari, Kamis (17/6). Dalam sambutannya ketika membuka Rakor tersebut, Ans Takalapeta, mantan bupati Alor itu mengatakan, dalam upaya mendukung agenda pembangunan tersebut, Pemprov NTT bertekat dan terus mendorong peran birokrasi untuk menjalankan tanggungjawab yang serius dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, murah dan beretika. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik NTT, hingga tahun 2009 jumlah rumah tangga miskin di NTT sebanyak 553.770 KK/RTM dari total rumah tangga miskin yang ada di NTT yaitu sebanyak 988.761 KK/RT. Menurutnya, salah satu sasaran pembangunan dalam penanggulangan masalah kemiskinan di NTT yang telah ditetapkan oleh pemerintah NTT pada tahun 2010 adalah menurunkan angka tingkat kemiskinan menjadi 21,96 persen. Dijelaskan dalam sambutannya, sesuai data BPS NTT, keadaan di tahun 2009 persentase pengangguran di NTT masih cukup tinggi dengan angka 3,73 persen. Sedangkan tujuan dari kegiatan rakor tersebut adalah untuk mendapatkan data baru, mengiventarisir berbagai program dan penanggulangan masalah kemiskinan di NTT, merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu disepakati serta mewujudkan koordinasi yang sinergis dari berbagai pihak terkait. (mg-10) |
