Tampilkan postingan dengan label Infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Infrastruktur. Tampilkan semua postingan

Senin, 28 Juni 2010

Reservoar Kuanino Tanpa Air

SENIN, 28 JUNI 2010
POS KUPANG/HERMIN PELLO
Reservoar di kompleks gedung Pemuda, Kelurahan Kuanino tidak digunakan. Gambar diambil Sabtu (26/5/2010).
KUPANG, POS KUPANG.Com  -- Reservoar di dekat gedung Pemuda, wilayah RT 2 Kelurahan Kuanino belum juga difungsikan. Terhitung sejak selesai dibangun, sudah delapan bulan tanpa air. Warga khawatir reservoar pecah.


Dinding reservoar berwarna biru sudah mulai pudar. Di bagian dalamnya, lantai dari semen sudah retak-retak. Jarak reservoar dengan pagar tembok gedung Pemuda sekitar satu meter. Di balik tembok pagar, bangunan milik warga.

Selain reservoar, juga sudah ada pipa baik yang melewati gedung pemuda maupun pipa yang melewati ruas jalan di RT 2 Kelurahan Koenino.

Pada papan proyek yang dipaku pada sebuah pohon tertulis pekerjaan konstruksi reservoar dengan nilai kontrak Rp 226.773.000,00 dengan sumber dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2009.

Beberapa warga yang ditemui Sabtu (26/6/2010) mengatakan mereka sangat khawatir karena reservoar tersebut sudah delapan bulan tidak pernah diisi air. 

"Bangunan ini selesai dibangun tahun 2009 lalu tetapnya bulan Oktober. Tetapi sampai sekarang tidak pernah digunakan. Kami takut kalau sampai kosong terus, lalu tiba-tiba diisi air maka reservoar itu bisa meledak. Di satu pihak reservoar ini dibangun sangat dekat dengan rumah warga. Lihat saja, hanya sekitar satu meter saja," kata beberapa warga yang tidak mau menyebutkan namanya.

Warga tidak yakin dengan kualitas pekerjaan reservoar karena perusahaan yang mengerjakan reservoar sama dengan pengerjaan jalan di RT 02 yang dikerjakan asal jadi pada dua tahun lalu.

"Jalan di depan kami ini dibuat asal jadi. Karena itu kami juga khawatir jangan sampai reservoar ini kualitasnya tidak bagus. Meskipun kami tahu pernah dari banwas Kota Kupang datang memeriksa reservoar ini," demikian komentar warga.

Warga berharap agar reservoar bisa segera digunakan karena warga di wilayah RT 2 dan RT 3 Kelurahan Koenino mulai mengalami kesulitan air.

"Kami kira dengan dibangunnya bak ini maka kami tidak kesulitan air lagi. Tetapi kenyataannya bangunan ini malah membuat kami selalu khawatir,"ungkap mereka.

Menurut warga anggota DPRD Kota Kupang pernah meninjau reservoar tersebut tetapi sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjut. Dari PDAM Kota Kupang juga pernah melakukan uji coba beberapa waktu lalu. (ira)

Minggu, 27 Juni 2010

Drainase di Jalan El Tari Ende Rusak

Jumat, 25 Juni 2010
 
ENDE, POS KUPANG.Com --Drainase di ruas Jalan El Tari Atas tepatnya di depan Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu-Ende, rusak. Air sering meluap ke jalan raya saat musim hujan. Sampai sekarang drainase yang rusak belum diperbaiki oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ende.

"Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaki drainase yang rusak,"kata Yohana Bhiju salah seorang warga Kota Ende didukung rekannya, Raineldis Medho dan Presila.

Ketiga gadis yang ditemui di ruas Jalan El Tari Ende itu mengatakan, ruas jalan El Tari adalah ruas jalan utama dalam Kota Ende. Sebab di ruas jalan tersebut banyak terdapat perkantoran pemerintah dan juga perumahan warga maka sudah sewajarnya pemerintah harus memperhatikan kondisi jalan tersebut termasuk drainase.

Bhiju juga meminta kepada pemerintah agar segera memperbaiki sejumlah drainase yang ada dalam Kota Ende. "Selain drainase yang di Jalan El Tari, terdapat juga kerusakan drainase di ruas jalan lainnya," katanya.

Dia juga menghimbau agar warga Kota Ende ikut memelihara keberadaan drainase dalam Kota Ende. "Jangan buang sampah dalam saluran drainase. Jika sudah tersumbat, air pasti meluap ke badan jalan dan aneka sampah akan bertebaran di badan jalan," katanya. (rom)

NTT Butuh 4.000 Waduk Atasi Kesulitan Air

Rabu, 23 Juni 2010
 
KUPANG, POS KUPANG.Com -- Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan sedikitnya 4.000 waduk untuk mengatasi kesulitan air guna keperluan air bersih pertanian, peternakan dan berbagai kebutuhan lain.
   
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT) Andre Koreh di Kupang, Rabu (23/6/2010), mengatakan, setiap tahun NTT mengalami krisis air karena curah hujan rendah yang berlangsung pada Desember hingga Februari.
  
Salah satu kesulitan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan krisis air akibat curah hujan rendah pada tahun ini adalah gagal tanam dan gagal panen. Hal ini mengakibatkan 1,6 juta penduduk terancam rawan pangan di sejumlah kabupaten.
   
Pembangunan waduk, kata dia, diperlukan untuk menampung air pada musim hujan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan selama sembilan bulan sejak Maret sampai November.       
Dia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru mampu membangun 445 waduk dan dari jumlah itu, sebanyak 245 waduk dalam kondisi rusak, sehingga tidak maksimal menampung air pada musim hujan. Karena itu, pihaknya memfokuskan perhatian pada perbaikan waduk-waduk yang rusak tersebut, sebelum musim hujan berikut tiba, dengan menggunakan dana APBD dan APBN.
   
Pemerintah, kata dia, tengah mengupayakan pembangunan waduk di 20 kabupaten dan satu kota, agar jika terjadi kekeringan panjang.
   
Pekan lalu, Ketua DPRD Propinsi NTT, Ibrahim Agustinus Medah mengomentari gagal panen dengan mengatakan, pemerintah provinsi mencetuskan empat program prioritas yakni pengembangan jagung, ternak, cendana dan koperasi, tanpa ada yang memikirkan      
   
Menurut dia, apa pun program yang dicanangkan di NTT, persoalan utama daerah adalah kesulitan air, karena itu harus ada program pembangunan waduk baik kapasitas kecil maupun besar. Dengan adanya waduk, sumber air hujan bisa ditampung untuk dimanfaatkan pada musim kemarau untuk berbagai keperluan. Medah mengingatkan pemerintah provinsi untuk membangun waduk di semua kabupaten/kota, agar bisa dimanfaatkan pada musim kemarau.
   
Andre Koreh menambahkan, kebutuhan 4.000 waduk akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Meskipun demikian, pemerintah secara bertahap, memfokuskan perhatian pada pembangunan waduk di semua daerah. (antara)

Pustu Baumata Barat Minim Fasilitas

Jumat, 25 Juni 2010
 
KUPANG, POS KUPANG.Com -- Puskemas pembantu (pustu) di RT 9 RW 5, Desa Baumata Barat, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, minim fasilitas. Pustu tidak dilengkapi WC (water clossed) dan kamar mandi.

Jika ada pasien yang buang hajat terpaksa meminjam WC milik warga yang rumahnya dekat pustu. Pustu yang mulai beroperasi tahun lalu itu juga tanpa listrik dan air bersih.

David Fina, warga RT 9 RW 5, Desa Baumata Barat,  mengatakan, "Kalau warga mau buang hajat terpaksa meminjam WC yang ada di rumah warga. Di belakang bangunan pustu ada bak air tetapi belum selesai di bangun. Kami tidak tahu mengapa WC dan kamar mandi di pustu ini tidak dibangun."

Hal senada dikatakan Rut Rasi, warga lainnya. "Rumah bersebelahan dengan pustu. WC yang ada di rumah saya sering dipakai pasien. Saya kasihan dengan pasien," kata Rut Rasi.

Kepala Desa Baumata Barat, Yosias Aluman, membenarkan pustu belum memiliki fasilitas WC dan kamar mandi. Kondisi ini sangat meresahkan para pasien yang datang berobat.

Menurut Aluman, bangunan pustu terpaksa dipakai meski fisiknya belum selesai dikerjakan. "Sejak awal dibangun sudah ada masalah. Bangunan belum selesai dikerjakan, kontraktor sudah kabur. Saat itu, fisik bangunan baru 70 persen," katanya. (den)

Kamis, 24 Juni 2010

303 Km Jalan di Flotim Rusak Berat

Kamis, 24 Juni 201
 
LARANTUKA, Pos Kupang.Com-- Hingga saat  kerusakan jalan dengan kategori berat di wilayah Kabupaten Flores Timur (Flotim) mencapai 303 kilometer (km).  Angka ini mencapai 53 persen dari keseluruhan panjang lintasan jalan di kabupaten ini yang mencapai 572 kilometer.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Flotim, Petrus Pemang Liku, S.Sos, MT mengatakan hal itu di Larantuka, Rabu (23/6/2010).

"Total kerusakan jalan 303 km ini diperoleh sesuai pendataan staf sampai pertengahan tahun 2010. Dari ruas panjang jalan yang ada, 205 km dalam kondisi baik, 62 km rusak ringan dan sisanya 303 km rusak berat," kata Petrus.

Dia mengatakan kerusakan jalan di Flotim diperbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sumber dana perbaikan jalan berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) setiap tahun.
 "Setiap tahun kami mengajukan permintaan bantuan dana ke pemerintah pusat dan lembaga donor lain untuk  mengatasi kerusakan jalan di Flotim. Namun tidak semua proposal dikabulkan," ujar Petrus.

Dia menegaskan,  biaya perbaikan jalan satu kilometer yang masuk kategori rusak berat menelan dana sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar lebih. Total dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan jalan ini mencapai Rp 300-an miliar.

"Sementara untuk kerusakan jalan kategori ringan setiap kilometernya membutuhkan dana perbaikan sebesar Rp 300 juta. Dengan demikian total dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan rusak kategori ringan sebesar Rp 18,6 miliar," kata Petrus.

Tentang alokasi dana untuk perbaikan jalan tahun ini, Petrus menuturkan dana yang dialokasikan untuk perbaikan jalan mencapai Rp 13,8 miliar dari total dana proyek yang masuk ke dinas teknis ini sebesar Rp 22,6 miliar.

Sisanya dana lainnya sebesar Rp 8,8 miliar digunakan untuk pembangunan jembatan, gedung kantor camat, jaringan irigasi, jaringan air bersih, infrastruktur pedesaan, pengendalian banjir, pengaman pantai dan sarana laboratorium. (aly)

Rabu, 23 Juni 2010

PU NTT Bangun Puluhan Rumah Mubazir

Senin, 07 Jun 2010
Tak Dihuni dan Mulai Hancur

KUPANG, Timex- Ini yang namanya proyek-proyekan. Bagaimana tidak, sekira 35 unit rumah dibangun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT di Dusun II Boneana, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, dibiarkan hancur tak berpenghuni alias mubazir. Kuat dugaan, rumah-rumah yang didirikan tahun 2004 hingga 2006 tersebut, dibangun tanpa perhitungan yang matang. Pasalnya, rumah-rumah tersebut dibangun dalam kawasan hutan belantara, tanpa penerangan listrik dan air bersih.

Menurut H. Sampoerno Siregar, ketua Yayasan Kesejahteraan Pegawai PU Provinsi NTT yang dihubungi Timor Express, Sabtu pekan lalu (5/6), rumah-rumah tersebut sedianya akan dijual secara kredit kepada pegawai Dinas PU Provinsi NTT.

Sayangnya, kata Sampoerno yang dihubungi melalui handphonenya, tak satupun pegawai instansi itu menyatakan minatnya. "Mungkin karena tidak ada listrik dan air bersih, sehingga tidak ada pegawai yang berminat kredit," beber Sampoerno dari balik handphonenya.

Dikatakan Sampoerno, Dinas PU Provinsi NTT sedianya berencana membangun 2.000 unit rumah, namun yang baru terealisasi sekira 35 unit. Pembangunan ke-2.000 unit rumah itu, di areal seluas 100 hektar are. "Rencananya akan dibangun dua ribu unit, tapi sampai dengan tahun 2006, yang selesai dibangun sekira 35 unit.

Saya sudah lupa perusahaan apa kerjakan rumah-rumah itu, tapi kontraktornya bernama Pak Nardi Eko," tambah Sampoerno. Seperti disaksikan Timor Express Sabtu lalu, bangunan puluhan rumah-rumah tersebut mulai hancur dimakan usia. Beberapa bagian tembok rumah tersebut mulai runtuh, dan atapnya ada yang copot karena diterbangkan angin. "Rumah-rumah itu dibangun di atas kapling istimewa.

Tidak ada ukuran yang jelas, satu sama lainya. Soalnya dibangun di atas lahan yang luas sekira seratus hektar," pungkas Sampoerno. Beberapa warga Dusun II Boneana yang sempat ditanyai koran ini menyebutkan, tidak adanya sarana listrik dan air bersih sebagai penyebab keengganan pegawai PU NTT meng-kredit rumah-rumah tersebut.

Bahkan, warga di dusun itu sering mengaku takut dan ngeri bila melalui perumahan itu. Pasalnya, rumah-rumah itu dibiarkan kosong tanpa dihuni. "Katong ju heran, kanapa pemerintah bangun rumah di tengah hutan bagini? Mana ada pegawai mau beli ini rumah, sonde ada listrik dan air bersih. Pemerintah hanya buang-buang uang sa," tutur Agus, warga Dusun II Boneana dalam bincang-bincang dengan koran ini. (rsy)

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2011

Kamis, 10 Jun 2010
PU NTT Usulkan Rp 2,3 Triliun

KUPANG, Timex- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT bakal mengajukan dana sebesar Rp 2,3 triliun ke Pemerintah Pusat. Bila disetujui, maka dana tersebut sedianya akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), pada tahun 2011 mendatang. Demikian diungkapkan Kadis PU NTT, Andre Koreh, kepada Timor Express, Selasa (8/6), di ruang kerjanya. Dia dikonfirmasi, terkait besaran dana pembangunan infrastruktur yang bakal diusulkan tahun depan.

"Kebutuhan pembangunan infrastruktur di NTT memang membutuhkan dana yang besar. Hal ini dikarenakan, wilayah NTT yang merupakan wilayah kepulauan. Sehingga, pembangunan infrastrukturnya seperti jembatan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, akan menyedot dana yang cukup besar.

Kita berharap, pengajuan dana ini bisa direspon positif oleh Pemerintah Pusat," kata Andre Koreh. Ditambahkan Andre, biasanya, pengajuan dana tersebut tidak langsung dipenuhi, namun melalui pengkajian yang cukup alot. Sehingga, besaran dana yang turun tidak seperti yang diajukan sebelumnya.

"Karena daerah lainnya juga mengajukan dana yang sama, maka pastinya pengajuan anggaran kita ikut tergerus. Kita berharap, minimal sepuluh persen dari dana yang kita ajukan ini, bisa terealisasi," harap Andre. Minimnya dana pembangunan infrastruktur di NTT, ujar Andre, memaksa jajarannya untuk mengalokasikan dana tersebut tepat sasaran dan mengedepankan asas manfaat. Diharapkan, dengan sistem tersebut, pemerataan pembangunan di NTT bisa berjalan sesuai yang diharapkan, dan mengakomodir kepentingan masyarakat banyak.

"Setiap tahunnya, kita mengelola dana infrastruktur yang sangat kecil dibandingkan luas wilayah yang ada. Namun, peruntukan dana tersebut benar-benar kita maksimalkan, sehingga asas manfaat bisa terwujud," pungkas Andre Koreh. (rsy)

Minggu, 20 Juni 2010

Lumpur di Pantai Beringin Mulai Tutupi Jalan

Sabtu, 19 Juni 2010
Kepala Desa Pantai Beringin, Chornelis Pello berada di lokasi semburan lumpur, Selasa (8/6/2010).

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Semburan lumpur dingin di Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, mulai meluber hingga menutupi badan poros jalan utama ke wilayah tersebut.

Informasi yang diperoleh dari Camat Sulamu Ren Dano yang membawahi Desa Pantai Beringin, di Kupang, Jumat (18/6/2010) menyebutkan, semburan lumpur dingin itu sudah berlangsung lama pada beberapa titik.

Semburan lumpur dingin terjadi di bukit Sonu,  RT 06 RW 3 Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Semburan terjadi setiap 15 - 30 menit dengan ketinggian 10- 25 centimeter. Diameter lubang semburan pun semakin besar.

Fenomena alam ini sudah berlangsung lama. Namun baru sebulan lalu, dari lubang semburan tidak lagi keluar air asin, berganti dengan lumpur yang mirip cairan semen.

Salah satu titik semburan, terjadi di dekat poros jalan utama ke wilayah itu meluber dan mulai menutupi badan jalan.

Padahal, jalan utama ke wilayah itu menghubungkan wilayah Kecamatan Fatuleu Barat, Amfoang Utara dan Amfoang Selatan, sekaligus urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat dari dan ke Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Warga yang melintasi poros jalan tersebut, kata dia, harus hati-hati melintas, karena lumpur dingin itu licin dan bisa memicu kecelakaan lalu lintas.   

Camat Sulamu dalam surat kepada Bupati Kabupaten Kupang Ayub Titu Eki menyebutkan, semburan lumpur dingin itu sudah berlangsung lama. Meskipun semburan tergolong kecil, namun lumpur dingin yang menyembur terus menerus menutup badan jalan dan membahayakan pengguna jalan.

Dia minta bantuan kepada pemerintah Kabupaten Kupang mengirim sebuah tim survei untuk meneliti lumpur dingin yang menyembur di Desa Pantai Beringin dan kemungkinan menutup lubang semburan agar tidak semakin meluber ke badan jalan.

Pemkab, kata dia, bisa membangun parit di pinggir jalan agar lumpur mengalir mengikuti parit, bukan meluber ke badan jalan dan  membahayakan pengendara kendaraan bermotor.

Pihaknya bersama masyarakat di Desa Beringin, katanya, sudah berinisiatif menggali parit darurat guna mengalirkan lumpur ke arah lahan yang biasa dimanfaatkan sebagai padang penggembalaan.

Namun, menurut dia, sebaiknya parit dibangun secara permanen.

Penggalian parit darurat itu, kata dia, bisa mengalirkan sebagian lumpur dingin sehingga tidak menggunung dan menutupi badan jalan. Sejauh ini, lalu lintas dari dan ke wilayah itu lancar, hanya ketika melintas di dekat areal semburan lumpur, pengendaraan kendaraan bermotor harus hati-hati, agar tidak terpeleset. (ant)

Lima Bak Air Tidak Berfungsi

Senin, 21 Juni 2010
Bak air yang tidak dimanfaatkan.

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Sebanyak lima bak air program Pamsimas di di RT 01 dan RT 02 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, tidak berfungsi. Kelima bak itu tidak digunakan menyusul mesin penyedot air sumur bor rusak.

Ketua RT 02 Kelurahan Alak, Samuel Nifu didampingi Alex Nifu (warga) mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di kampung lama Alak, Sabtu (19/6/2010).

Nifu menjelaskan, ada sumur bor yang dibangun oleh pemerintah Propinsi NTT dan sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang. Selanjutnya, sumur bor tersebut diserahkan lagi kepada masyarakat untuk dikelolah.

"Sejak satu tahun lalu, mesin di sumur bor rusak sehingga tidak bisa memompa air lagi ke bak-bak penampung yang ada. Di sini ada lima bak penampung dengan satu bak penampung di dekat sumur bor adalah bak penampung paling besar, kapasitasnya sekitar 10 ribu liter," jelas Nifu.

Setelah mesin sumur bor rusak, bak penampung yang ada tidak berfungsi lagi. "Kami sudah memberikan pemberitahuan kepada lurah Alak mengenai kesulitan ini dan dari lurah juga sudah meminta kepada PLN agar kalau bisa ada sambungan listrik yang bisa langsung ke mesin tersebut sehingga warga tidak perlu membeli bahan bakar lagi," katanya.

Menurut Nifu, mereka telah memanggil salah satu teknisi untuk melihat kerusakan mesin namun untuk perbaikannya dibutuhkan biaya sekitar Rp 2 juta. "Biaya tersebut sangat besar bagi warga yang mata pencahariannya adalah petani dan peternak," ujar Nifu.

Dijelaskannya, dengan kondisi mesin rusak maka warga mengalami kesulitan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, warga harus membeli air dari mobil tangki. Harga satu tangki air bervariasi antara Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu. Warga yang tidak mampu terpaksa mengambil air dari sumur bor di TPA Alak yang jaraknya tiga kilometer dari pemukiman penduduk.

Alex Nifu menambahkan, masalah kerusakan mesin sudah dilaporkan ke pemerintah kelurahan. "Kalau tidak rusak maka sekitar 60 KK di sini tidak kesulitan mendapatkan air," katanya. (ira)

Jalan di Wemer Nyaris Makan Korban

Senin, 14 Juni 2010
 
ATAMBUA, PK---Jalan propinsi jurusan Halilulik-Betun saat ini rusak berat. Belum ada upaya perbaikan oleh Pemerintah Propinsi NTT. Ruas jalan di kawasan Hutan Wemer belum lama ini nyaris makan korban karena sebagian titik mengalami longsor.  DPRD Belu berharap pemprop bisa mengambil langkah sebelum ada korban jiwa di titik jalan ini.

Hal ini diutarakan anggota DPRD Belu, Marius Bhoko, dan Wakil Ketua DPRD Belu, Magdalena Tiwu Samara, kepada Pos Kupang secara terpisah di Atambua, Jumat (11/6/2010). Marius menjelaskan, saat kunjungan kerja ke utara maupun selatan Belu, sebagian besar jalan propinsi kondisinya rusak berat. Beberapa titik rawan kecelakaan, terutama di kawasan Hutan Wemer, dimana tebing jalan sebagian longsor. Apabila tidak ditangani segera maka jalur ini bakal putus.

"Beberapa mobil melintas di kawasan Hutan Wemer nyaris makan korban. Selain jalannya sempit, juga ruas jalan separuh terkikis banjir. Ada mobil tergelincir nyaris masuk jurang, untung  terhalang pohon. Pemerintah propinsi melalui Dinas PU NTT  secepatnya mengatasi jalur ini sehingga tidak ada korban jiwa," kata Marius.

Tiwu Samara mengatakan, dalam rapat internal dengan Komisi C, anggota Dewan yang ditugaskan memantau proyek jalan  propinsi maupun kabupaten menemukan banyak ruas jalan  rusak. Ruas paling banyak rusak, yakni jalan propinsi di selatan maupun utara Belu. Kondisi ini ikut menghambat akses perekonomian warga dari daerah sentra produksi ke Atambua maupun ke Kupang.

Sementara Magdalena Tiwu minta Pemprop NTT tidak menelantarkan jalan yang ada. "Kita usulkan pemprop melalui Dinas PU NTT supaya jalan propinsi di Belu bisa diperhatikan di tahun 2010 ini. Kasihan masyarakat  dari utara maupun selatan yang mau jual hasil pertanian dan perkebunan tapi jalan rusak. Jalan rusak  juga membuat pemilik kendaraan tidak mau mengoperasikan kendaraannya karena risiko kerusakan sangat besar.

Sebagai pimpinan DPRD Belu, saya harapkan Dinas PU NTT menganggarkan sebagian dana agar jalan propinsi di Belu bisa  tertangani. Saya lihat  jalan di Hutan Wemer kondisinya rusak berat. Ada tiga kendaraan hampir terjungkal ke jurang karena ada longsoran. Untung tertahan dahan pohon nangka dan kelapa," ujar Magdalena.(yon)

Jumat, 18 Juni 2010

Di Belo, Banyak Jalan Rusak

Jumat, 18 Juni 2010 

KUPANG, POS KUPANG, Com -- Jalan lingkungan di wilayah Kelurahan Belo, banyak yang rusak. Kondisi ini dikarenakan tidak adanya pemeliharaan.

Hal ini dikatakan beberapa warga Kelurahan Belo, diantaranya, David Tuan dan Dortia T. Takene, saat ditemui, Rabu (16/6/2010).

Tuan dan Takene mencontohkan jalan yang rusak seperti jalan menuju ke Susteran Belo serta jalan lainnya yang ada di wilayah RT5/03.

"Ruas jalan ini dulunya diaspal tetapi sekarang  aspal sudah hilang dan batu-batu mulai terlepas. Kalau bisa pemerintah bisa memperhatikan ruas-ruas jalan yang rusak tersebut," kata Tuan.

Ditemui terpisah, Lurah Belo, Frieds N Frans, S.STp juga mengakui kalau secara fisik ada banyak jalan ruas jalan di Belo yang rusak. Namun dengan menggunakan dana PNPM perkotaan akan dilakukan pembangunan jalan yang rusak. "Untuk ini juga dilakukan dengan menggunakan skala prioritas. Namun secara bertahap jalan-jalan yang rusak diperbaiki," kata Frans saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/6/2010).

Mengenai ruas jalan yang menghubungkan RT 9 dan RT 4 yang sampai saat ini belum terhubung sekitar puluhan meter, Frans mengungkapkan, sudah ada tim teknis yang turun untuk mengukur ruas jalan tersebut.

"Mudah-mudahan dalam ABT nanti bisa diprogramkan sehingga ruas jalan ini bisa terhubung. Jika tidak maka masyarakat harus  berputar jauh. Padahal ruas jalan tersebut sudah dibangun beberapa tahun lalu," jelasnya. (ira)

Selasa, 15 Juni 2010

Berobat, Warga Jalan Kaki 20 KM

Kamis, 10 Jun 2010
KALABAHI, Timex - Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga Us dan Worgwat Desa Halerman Kecamatan Alor Barat Daya harus berjalan kaki sekita r 20 kilometer. Karena, wilayah itu belum ada akses transportasi darat baik roda dua maupun roda empat. Sehingga, warga yang ada hanya berjalan kaki menempuh puluhan kilometer sampai di Puskesmas Buraga, Pustu Halmi dan Pustu Matraben. Alternatif lain, warga berobat ke Pustu Matraben wilayah pelayanan Puskesmas Moru lebih dekat ketimbang harus ke Puskesmas Buraga.

Pelayanan diwilayah itu tidak maksimal karena lokasi perkampungan di wilayah ini sangat sulit dijangkau oleh petugas kesehatan. Karena, warga tidak terkumpul di satu tempat. Ada warga yang tinggal di timur, barat, selatan dan utara sehingga wilayah itu kurang mendapat pelayanan yang maksimal.

Warga selalu saja mengeluh hampir setiap tahun, namun karena kondisi wilayah. Karena itu, satu-satunya pelayanan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah sudah harus bangun jalan. Jalan menjadi faktor utama bagi warga diwilayah itu sehingga mobil puskesmas bisa masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir selama ini.

Jika tidak, maka saat petugas kesehatan melakukan pelayanan diwilayah itu bisa jadi korban karena mengunakan sarana laut. Yahuda Bekak yang ditemui Timor Express, Rabu (9/6) mengatakan, susah kalau sakit. Karena itu, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi harus segera bangun jalan.

Kalau sudah ada jalan, pelayanan kesehatan pasti akan baik. Tapi kalau terus seperti ini, masyarakat akan tetap susah mendapat pelayanan kesehatan. “Biasanya kita hanya berdoa saja kalau pada saat ibu-ibu yang mau melahirkan, saat itu kalau baik ibu dan anak itu selamat ya kita syukur, tetapi kalau tidak tertolong kita terima saja,” ujar Yahuda Bekak.

Yahuda menjelaskan, selama ini ibu bersalin hanya ditolong para ibu sekitarnya. ”Kami bersyukur, tidak ada ibu melahirkan atau bayi yang meninggal akibat proses persalinan tanpa bidan,” katanya.

Warga yang sakit kadang mengunakan obat- obatan dari puskesmas. Selain itu, terpaksa masyarakat mengandalkan obat tradisional. Jika terkena malaria, misalnya, warga mengonsumsi akar atau daun pepaya. Kalau sakit perut, diobati dengan minum air rebusan daun pucuk jambu sebagai penganti obat. (kr6)

PBB Dukung Pembangunan NTT

Selasa, 15 Jun 2010
Atasi Kemiskinan dan Masalah Infrastruktur
KUPANG, Timex--Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Senin (14/6) bertempat di aula rumah jabatan, membuka workshop program kerjasama pembangunan dengan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jangka waktu 2011-2015.
Kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dan PBB dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor selama lima tahun ke depan di Provinsi NTT. Hadir pada workshop Senin (14/6) kemarin, UN Resident Coordinator, El Mostafa Benlamlih.

Pada kesempatan itu, Frans Lebu Raya, mengatakan Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada PBB yang mendukung pembangunan di NTT. "Kami sangat berterima kasih karena program yang akan dilaksanakan di NTT dibahas langsung di Kupang. Kami mengakui keberhasilan pembangunan yang dicapai di daerah ini adalah salah satunya bersumber dari dukungan kerjasama lembaga-lembaga internasional," kata Lebu Raya.

Di depan peserta workshop, Frans Lebu Raya menjelaskan profil Provinsi NTT dan kondisi yang dihadapi masyarakat NTT saat ini. Dikatakan, komitmen PBB dan Pemerintah Provinsi NTT antara lain untuk membangun infrastruktur dan sejumlah sektor guna mengatasi kemiskinan di daerah ini. Untuk itu, kata Frans Lebu Raya, tingkatkan kerjasama dan bermitra dengan baik agar dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. "Kami di NTT mempunyai tekad yang kuat untuk memajukan daerah ini. Karena itu, kami menyadari jika bekerja sendiri-sendiri, maka sulit untuk memajukan daerah ini, sehingga sangat diperlukan sinergisitas dalam pola perencanaa ke depan," kata Lebu Raya.

Sementara itu, El Mostafa, mengungkapkan, kerjasama pembangunan di NTT diupayakan untuk menjalin hubungan yang baik melalui beberapa sektor pembangunan selama lima tahun ke depan untuk mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT. "Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama ini dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah NTT ini," jelas El Mostafa kemarin.

Dalam siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi NTT yang diterima koran ini kemarin, workshop tentang kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dan PBB masih berlangsung 15 Juni hari ini. Wirkshop ini tidak saja dihadiri pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTT, namun dari beberapa kabupaten turut hadir. Senin kemarin, hadir Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Paul Mella, Bupati Ngada Piet Nuwa Wea, Bupati Sumba Barat Daya Kornelis Kodi Mete dan Wakil Bupati Belu Ludovikus Taolin. (sam)

Kamis, 10 Juni 2010

Berobat, Warga Jalan Kaki 20 KM

Kamis, 10 Jun 2010

KALABAHI, Timex - Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga Us dan Worgwat Desa Halerman Kecamatan Alor Barat Daya harus berjalan kaki sekita r 20 kilometer. Karena, wilayah itu belum ada akses transportasi darat baik roda dua maupun roda empat. Sehingga, warga yang ada hanya berjalan kaki menempuh puluhan kilometer sampai di Puskesmas Buraga, Pustu Halmi dan Pustu Matraben. Alternatif lain, warga berobat ke Pustu Matraben wilayah pelayanan Puskesmas Moru lebih dekat ketimbang harus ke Puskesmas Buraga.

Pelayanan diwilayah itu tidak maksimal karena lokasi perkampungan di wilayah ini sangat sulit dijangkau oleh petugas kesehatan. Karena, warga tidak terkumpul di satu tempat. Ada warga yang tinggal di timur, barat, selatan dan utara sehingga wilayah itu kurang mendapat pelayanan yang maksimal.

Warga selalu saja mengeluh hampir setiap tahun, namun karena kondisi wilayah. Karena itu, satu-satunya pelayanan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah sudah harus bangun jalan. Jalan menjadi faktor utama bagi warga diwilayah itu sehingga mobil puskesmas bisa masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir selama ini.

Jika tidak, maka saat petugas kesehatan melakukan pelayanan diwilayah itu bisa jadi korban karena mengunakan sarana laut. Yahuda Bekak yang ditemui Timor Express, Rabu (9/6) mengatakan, susah kalau sakit. Karena itu, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi harus segera bangun jalan.

Kalau sudah ada jalan, pelayanan kesehatan pasti akan baik. Tapi kalau terus seperti ini, masyarakat akan tetap susah mendapat pelayanan kesehatan. “Biasanya kita hanya berdoa saja kalau pada saat ibu-ibu yang mau melahirkan, saat itu kalau baik ibu dan anak itu selamat ya kita syukur, tetapi kalau tidak tertolong kita terima saja,” ujar Yahuda Bekak.

Yahuda menjelaskan, selama ini ibu bersalin hanya ditolong para ibu sekitarnya. ”Kami bersyukur, tidak ada ibu melahirkan atau bayi yang meninggal akibat proses persalinan tanpa bidan,” katanya.

Warga yang sakit kadang mengunakan obat- obatan dari puskesmas. Selain itu, terpaksa masyarakat mengandalkan obat tradisional. Jika terkena malaria, misalnya, warga mengonsumsi akar atau daun pepaya. Kalau sakit perut, diobati dengan minum air rebusan daun pucuk jambu sebagai penganti obat. (kr6)

Senin, 07 Juni 2010

Sainoni Menanti Listrik dan Air

Kampoengku Oleh Alfred Dama
Sabtu, 10 Oktober 2009

Pembangunan yang didengungkan oleh pemerintah pun masih jauh dari harapan desa yang berada sekitar 4 km dari garis batas negara itu.

Desa Sainoni merupakan salah satu desa yang berada di wilayah perbatasan. Meskipun tidak berbatasan langsung, jarak terdekat dari desa ini ke wilayah Distrik Oecusse, Timor Leste hanya sekitar 4 hingga 5 km atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 15 menit dengan sepeda motor.

Meski jalan raya yang menunju ke wilayah  Timor Leste melintasi desa ini, kekurangan utama yang dihadapi oleh warga desa ini adalah listrik dan air.

Masyarakat yang mendiami desa yang berada sekitar 20 km dari Kota Kefamenanu, ibu kota Kabupaten TTU ini masih gelap gulita pada malam hari dan selalu kesulitan air bersih pada musim kemarau. Perhatian pemerintah untuk dua masalah ini masih jauh dari desa ini.

Kesulitan yang dialami warga desa ini sempat saya rasakan langsung selama tiga hari tinggal di wilayah ini. Untuk mengatasi masalah ini, warga desa yang mampu bisa mengusahakan mesin listrik ringan dengan kapasitas kecil.

Namun, bagi mereka yang masih hidup dalam kekurangan harus menggunakan lampu-lampu minyak yang dibuat sendiri.

Demikian juga dengan air. Air bagi masyarakat Sainoni saat musim kemarau adalah kebutuhan yang sangat mahal.

Warga yang mampu bisa menyiasati masalah kekurangan air ini dengan membangun bak penampung. Sementara bagi warga yang tidak mampu harus rela berjalan kaki sekitar dua hingga tiga kilometer untuk mendapat air bersih.

Bak penampung yang ada biasanya diisi dengan air bersih yang didatangkan dari Kota Kefamenanu menggunakan truk tangki. Air  lima ribu liter tersebut dibeli seharga Rp 200 ribu hingga 250 ribu. "Kalau air habis, biasanya kita pesan air tangki dari Kefamenanu. Mereka antar sampai di sini," kata Milarius, warga Desa Sainoni.

Menurut Milarius, air seharga tersebut bisa digunakan satu hingga tiga bulan, tergantung tingkat kebutuhannya. Sudah belasan tahun warga desa ini kesulitan air bersih. Padahal dari desa ini tampak jelas berdiri kokoh gunung Mutis yang merupakan sumber air untuk daratan Timor termasuk wilayah TTU. 

Kesulitas air bagi warga desa ini hanya terjadi pada musim kemarau. Sebab pada musim hujan, warga bisa mendapatkan air dengan menampung air hujan atau mengambil air dari beberapa sumber mata air yang muncul di beberapa titik di wilayah itu.

Sementara untuk listrik, warga yang mampu mengusahakan untuk membeli mesin genset kecil. Namun masalah lain muncul yaitu kesulitan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Bensin di wilayah ini tergolong mahal dan tergantung persediaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Kota Kefemenanu.

Bila persediaan bensin cukup, maka harga bensin di wilayah ini Rp 5000 hingga Rp 6000 per liter. Namun bila stok bensin di SPBU habis, maka bensin di wilayah ini menjadi sangat mahal atau ikutan habis juga.

Masalah kekurangan air dan listrik di wilayah ini sudah dirasakan oleh beberapa generasi di wilayah itu. Menurut beberapa warga, sebenarnya beberapa tahun lalu pernah ada pihak yang datang melakukan survei untuk memasang listrik, namun hingga saat ini listrik dari PLN belum pernah tersambung ke wilayah ini.

Oleh masyarakat bersama sebuah lembaga juga pernah secara swadaya memasang jaringan listrik dan menyediakan mesin generator. Sejenak warga pernah menikmati listrik, namun kurangnya koordinasi dan informasi antara masyarakat dan pengelola membuat wilayah ini kembali gelap pada malam hari.

Peran pemerintah Kabupaten TTU sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga desa ini. Karena sebagai bagian dari negara Indonesia, warga Desa Sainoni dan desa- desa lain di wilayah perbatasan RI-Timor Leste masih menanti dan ingin diperhatikan dan ingin merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang sudah maju dari Timor Leste.(*)

Sumber : Pos Kupang

Tuntuni, Dusun yang Belum Merdeka

Oleh Ferdy Hayong
Sabtu, 24 Oktober 2009
 
Jalan sebagian beraspal. Inipun berkat kemurahan hati biarawati yang membangun biara di daerah itu.

Jalan beraspal hanya sekitar 200 meter, selebihnya berbatu-batu. Letak dusun ini di lereng bukit Lidak. Terkategori daerah pinggiran  Kota Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Tapi, kondisi dusun ini sangat memprihatinkan. Bahkan, tanpa penerangan listrik.  Warga mengandalkan lampu pelita.
Air bersih (air leding)? Jangan ditanya,  masih jauh dari harapan. Warga harus berjalan kaki mencari sumur warga untuk mendapatkan air minum. Singkat kata, Dusun Tuntuni belum merdeka.

Warga Dusun Tuntuni, Frida Rika Halek, Yosefina Hoar, tokoh masyarakat, Felix Nesi, S.Pd, mengakui keterbelakangan warga Dusun Tuntuni. Warga merindukan sentuhan pembangunan seperti pungguk merindukan bulan.

Frida Rika Halek menuturkan, wilayah dusun mereka jarang mendapat perhatian terutama pembangunan penerangan dan air bersih. Sejauh ini mereka belum menikmati penerangan listrik seperti saudara mereka di kelurahan lainnya.
"Kami ini kan masuk wilayah kelurahan. Tapi, sudah tiga kali ganti kepala kelurahan, dusun kami tidak pernah mendapat perhatian. Listrik hanya sampai di Onoboi, sementara kami di Tuntuni tetap gelap. Kalau di wilayah kelurahan pinggiran kota saja begini, apalagi di kampung-kampung, pasti lebih tidak diperhatikan," kata Halek.

Menurut Halek, andalan warga selama ini hanyalah lampu pelita. Warga berupaya menghadirkan lampu petromax, namun persoalan pada ketersediaan minyak tanah. Karena itu, tidak heran kalau warga setempat berangkat ke peraduan pada pukul 19.00 Wita. Memprihatinkan memang.

Pengakuan lain disampaikan Yosefina Hoar. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap nasib anak sekolah di dusun itu. Selama ini penerangan tidak memadai sehingga angka drop out dari dusun ini cukup tinggi. Para siswa hanya bisa belajar pada siang hari, sementara pada malam hari tidak bisa dilakukan. Persoalan ini, kata Hoar, sudah pernah disampaikan kepada aparat kelurahan, tetapi belum mendapat perhatian.

"Masalah lain soal air minum. Selama ini kami tidak punya air leding untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami hanya mengandalkan sumur milik warga lain. Dusun kami ini memang jarang diperhatikan," kata Hoar.

Tokoh masyarakat Felix Nesi menyampaikan soal nasib para siswa dari dusun itu. Selama ini, katanya, tingkat drop out (putus sekolah) siswa dari daerah itu cukup tinggi. Pasalnya, para siswa harus berjalan kaki mengikuti pendidikan di wilayah Kota Atambua. Terhadap kondisi itu, pemerintah menghadirkan SD kecil guna menampung calon siswa dari Dusun Tintua dan sekitarnya.

"Sejak tahun 2004 sudah ada SD kecil di Onoboi sehingga warga dari Dusun Tuntuni bisa sekolah. Kalau tidak ada SD, pasti orangtua tidak mau sekolahkan anaknya karena jarak yang cukup jauh. Tetapi sekarang sudah ada SDN, maka anak-anak dari daerah itu sudah bisa bersekolah. Kini warga Tuntuni tinggal menghadapi kesulitan penerangan listrik dan air minum. Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan," harap Felix Nesi.(*) 


Sumber : Pos Kupang

Nenek Bunga dan Pelita

Kampoengku Oleh Sarifah Sifat
Sabtu, 13 Februari 2010
 
Lampu yang dibuatnya itu dibagikan kepada tetangga atau rekan-rekan sejawatnya yang membutuhkan untuk penerangan rumah pada malam hari.

Lampu pelita itu terbuat dari bekas kaleng susu atau botol kaca bekas minuman lalu seng digulung menjadi gulungan kecil sebesar jari telunjuk orang dewasa. Ke dalam lubang gulungan itu dimasukkan benang sumbu kompor. Lampu pelita tersebut dinyalakan setiap malam sebelum magrib atau sekitar pukul 18.00 Wita.

Orang menyapanya Nenek Bunga (60). Ia adalah korban banjir di Kelurahan Postoh pada tahun 2003 lalu. Karena rumah mereka ludes terbawa banjir, maka pemerintah membangun pemukiman perumahan Batu Ata Indah Permai. Pembangunan ini menggunakan dana bantuan pemerintah pusat.

Sudah dua tahun lebih Nenek Bunga dan sejumlah warga lain tinggal di pemukiman itu. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, nenek yang sudah janda dan hanya tinggal dengan cucunya ini saban hari hanya menyalakan lampu pelita.

Padahal, letak bangunan perumahan ini ada di dalam Kota Larantuka dan tidak jauh dari perkantoran pemerintah daerah setempat. Namun, tidak ada fasilitas seperti listrik dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi fokus pembicaraan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Begitu juga air. Sudah ada beberapa korban termasuk ibu-ibu hamil yang keguguran karena harus mengambil air dengan posisi jalan mendaki dengan jarak yang cukup jauh. Semua ini dijalani warga dengan harapan ke depan akan ada perhatian pemerintah.

Namun, seiring perjalanan waktu hingga usai tahun 2009, bahkan nyaris sebagian besar dari 300 rumah yang dibangun sudah mulai kusam dan rusak, belum ada sikap pemerintah untuk membantu masyarakat dengan memasukkan fasilitas listrik dan air ke pemukiman itu.

Nenek Bunga hanya memiliki satu harapan dari pemerintah yaitu agar air dan listrik masuk ke rumahnya.
"Pekerjaan saya hanya buat kue jual di pelabuhan. Kalau laris, maka sehari hanya untuk beli beras. Kalau tidak, kami terpaksa puasa makan. Karena itu, kami minta agar pemerintah membantu memberikan fasilitas listrik dan air. Karena memakai lampu pelita pengeluarannya lebih banyak untuk beli minyak tanah."

"Begitu juga air. Saya tidak kuat lagi angkat air. Karena itu kami terpaksa beli air satu jerigen Rp 2.500 untuk minum hari-hari. Sedangkan untuk mandi, kami kadang cari air atau kalau tidak terpaksa tidak mandi," keluh Nenek Bunga. (*)

Sumber : Pos Kupang

Seberangi 3 Sungai Menuju Dona

Kampoengku Oleh Agnesta Radja
Sabtu, 10 April 2010
 
DONA, dusun terpencil yang berada di puncak bukit Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, kaya akan potensi alam perkebunan dan pertanian. Di balik terpencilnya Dona, tersimpan semangat juang dan kekeluargaan tinggi para warganya.

Topografinya yang sulit ditempuh tak mengurungkan niat warganya untuk terus beraktivitas demi menghasilkan rupiah menyambung hidup.

Pada suatu waktu, Pos Kupang memulai perjalanan dari Mangulewa menuju permukiman adat Bena. Setelah melewati pertigaan Bena, jalan mulai berbatu, berdebu, dengan gelombang yang mengguncangkan seisi perut.

Sudah begitu, jalan ke sana juga menanjak, melewati tiga titik jalan yang dialiri air sungai. Pada titik sungai yang pertama, air sungai yang cukup lebar mengalir sangat deras. Membuat hati orang yang tidak biasa menjadi was-was untuk melintasinya.

Bebatuan kali yang besar turut mengguncang keseimbangan laju kendaraan yang melintasi sungai itu. Perjalanan itu berlangsung sekitar 15 km panjanganya.

Bus kayu, satu-satunya kendaraan umum yang memediasi warga Dona dengan Kota Bajawa, masuk ke kampung itu pada pukul 02.00 Wita. Warga yang ingin menjual hasil panennya harus siaga sebelum pukul 02.00 untuk mendapatkan tumpangan. Sedangkan untuk balik dari Kota Bajawa ke Dona, paling lambat jam 10.00 Wita.

Ongkos untuk transportasi tersebut sebesar Rp 15.000. Jika harus menggunakan ojek, warga harus mengocek saku sebanyak Rp 50.000.

"Sayangnya, jika semenit saja terlambat, maka hasil panen tersebut terpaksa bermalam dan menunggu datangnya giliran esok," ungkap Hieronimus Bomo, salah seorang tokoh muda. Jika hasil komoditi itu harus ditunda sehari, maka berkuranglah kualitasnya, harga jualnya ikut menurun.

Begitulah kenyataannya, sudah sembilan tahun pengeluhan ini disampaikan, namun tidak ada tanggapan. Untuk urusan perjalanan, warga Dona selalu diselimuti perasaan khawatir.

Apalagi ketika sedang  diguyur hujan. Satu-satunya kendaraan umum yang melintasi kampung, bus kayu, juga tak mampu menyeberangi sungai itu.

Daripada ditimpa risiko yang buruk, warga terpaksa memilih tetap berdiam di tempat dan tidak memperoleh penghasilan sepeser pun. Selain terpencil dari jalan, warga Dona juga harus rela menjalani aktivitas di perkampungan tanpa penerangan.

Untuk keluarga yang tergolong mampu, dapat menikmati listrik dengan bantuan genset. Namun, keluarga yang hidupnya serba pas-pasan, hanya dapat menyalakan lentera demi mendapatkan cahaya pada malam hari. Rupanya, terlalu tinggi jika harus meminta fasilitas penerangan. Yang utama bagi warga Dona saat ini adalah "jalan".

Hingga permintaan warga diwakili Karolus Kumi, salah seorang tokoh adat. "Khusus untuk Dona-Naruwolo, jalan dari Nage ke Dona dapat diupayakan sehingga hasil komoditi lancar disalurkan, yang kemudian mendongkrak perekonomian warga dusun ini," pintanya.(*)


Sumber : Pos Kupang

Orang Lado Lima Rindu Jalan Aspal

Kampoengku Oleh Mathilde Apolonia Dhiu
Sabtu, 17 April 2010
 
PADA agustus 2009 saya menjalani cuti dua minggu. Perasaan senang dan apalah namanya berkecamuk di dada ketika mendapat kesempatan itu.

Waktu dua minggu sebenarnya pas untuk sedikit memanjakan diri di rumah, bersantai-santai dengan keluarga setelah sepanjang tahun sibuk dengan rutinitas sebagai seorang wartawati.

Apalagi, kesempatan cuti ini adalah saatnya pulang kampung. Ini kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan keluarga besar. Saya pun berangkat bersama keluarga ke Flores.

Saya ingin berlibur di kampung halaman suamiku di Desa Lado Lima Utara, Kecamatan Keo Tengah, tepatnya di kampung Bajo. Hati berdebar karena ingin tahu seperti apa desa itu.

Menurut cerita yang saya dengar sebelumnya, udara di desa ini sejuk karena berada di ketinggian, hijau karena masyarakatnya sudah beralih dari rutinitas membuat sawah dan ladang dengan menjadikannya sebagai tempat yang dipenuhi dengan berbagai tanaman umur panjang, seperti cengkeh, kakao, kelapa dan sebagainya.

Setelah menempuh perjalanan dengan transportasi laut menuju Ende, kami pun menumpang bus ke Raja. Dari sana kami harus berganti kendaraan lagi dengan truk kayu menuju kampung Bajo.


Ya, senang sekali karena pemandangan yang maha indah, bukit- bukit yang dipenuhi dengan pepohonan yang lebat. Hitung- hitung cuci mata, karena di Kupang kadang hanya memandang batu karang dan rumput kering.

Perjalanan menyenangkan dari Raja berubah menjadi sesuatu yang membuat kesal. Jalan aspal yang tadinya mulus tiba-tiba berlubang-lubang yang menganga. Jalan aspal hanya sampai tepat di depan rumah salah seorang politisi nasional yang sebenarnya orang asli dari Kota Keo.

Selanjutnya, tinggal sejumput doa yang melelahkan karena berharap segera tiba di kampung dan meninggalkan perjalanan yang benar-benar mengerikan.

Kondisi jalan yang masih pengerasan dengan batu-batuan yang mengkilat, membuat kendaraan yang kami tumpangi harus miring ke kiri dan ke kanan. Belum lagi kondisi medan yang terjal dan berbukit-bukit. Kondisi ini ternyata bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah lama.

Ada beberapa kontraktor yang masuk untuk mengerjakan proyek jalan ini, tetapi selesai kerja, jalan pun kembali rusak, karena para kontraktor kerja hanya untuk proyek saja dan mengabaikan naluri kemanusiaan. Kondisi jalan ini akan sangat parah jika menghadapi musim hujan. Padahal, kalau mau dilihat lebih jauh, dinamika perekonomian masyarakat di desa ini, yang terdiri dari beberapa kampung, yakni Bhela, Bajo, Watumeko, Oja, Mundemi, Wolotaka, Boamuyi dan Koke sangat bagus.

Hasil pertanian umur panjang yang mereka kembangkan juga sangat bagus. Tapi, apalah daya, kalau transportasi tidak lancar ke daerah ini, hanya gara-gara kondisi jalan yang buruk.

Mereka harus menunggu trek yang akan ke Mbay, Raja, Boawae atau Bajawa dengan bangun jam empat pagi berjalan kaki ke jalan besar untuk menunggu trek kayu yang malakukan trayek ke desa tersebut.

Dan hanya satu trek saja yang mau masuk ke desa ini. Kalau terlambat, yah silahkan ditunda besoknya. Kalau sekedar terlambat yah, tapi kalau sudah cape menunggu, tapi treknya sudah penuh dan tidak bisa ditambah penumpang lagi. Benar- benar sakit hati.

Padahal, mereka sangat membutuhkan transportasi yang lancar untuk memasarkan berbagai komoditi yang mereka hasilkan. Sampai kapan???? Kalau benar-benar butuh, terpaksa mereka harus jalan berjam-jam memikul hasil komoditi mereka ke Raja atau menunggu kendaraan dari Ma'unori.

Penderitaan ini belum selesai, ditambah lagi sampai saat ini warga desa ini belum menikmati listrik, baik dari PLN maupun tenaga surya atau tenaga lainya. Malam hari adalah malam yang sangat ditakuti warga, apalagi orang baru?

Sampai saat ini mereka masih menggunakan lampu pelita. Syukur-syukur kalau persediaan minyak tanah di kios-kios warga memadai.

Tetapi kalau minyak tanah krisis, mereka kembali hanya bisa menyalakan api di tungku saat memasak, setelah itu yah tidur untuk menanti datangnya mentari pagi.

Bagi anak-anak yang sekolah mereka terpaksa harus menyelesaikan tugas rumah di sore hari atau sepulang sekolah. Syukur-syukur kalau rembulan muncul di malam hari, kalau tidak kegelapan yang benar-benar menyesakan kalbu, sunyi senyap tanpa bunyi-bunyian televisi atau radio sebagai sebagai refresing di malam hari.

Masyarakat Lado Lima Utara memang pernah swadaya untuk penerangan dengan menggunakan genset. Tapi, hal itu tidak berlangsung lama karena mesin gensetnya jebol.

Terpaksa kembali gelap lagi. Saat ini hanyalah kabel-kabel yang bergelantungan dari rumah ke rumah karena mesin genset sudah tidak ada lagi.

Kepemimpinan para pemimpin yang ada di sana pun hanya janji- janji kampanye saja. Selanjutnya, masyarakat Lado Lima Utara harus tetap tertatih-tatih memasarkan komoditi mereka ke kota karena ketiadaan jalan dan trasnportasi yang memadai. (*)


Sumber : Pos Kupang

Warga dan DPR Protes Rencana Pemkab

Sabtu, 05 Jun 2010
Lapangan Umum Jadi Taman Kota
ATAMBUA, Timex - Niat pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu untuk menjadikan lapangan umum sebagai taman kota Atambua mulai menuai protes dari berbagai kalangan di Atambua baik itu DPRD Belu maupun masyarakat kota Atambua.
Padahal, seperti diberitakan sebelumnya, saat ini Pamkab Belu lagi gencar melakukan sosialiasasi. Vinsensius Apaula Kehi Lau, anggota DPRD Kabupaten Belu kepada Timor Express, Selasa (1/6) lalu dengan tegas menolak rencana dan langkah Pemkab Belu.

Sekretaris Komisi C DPRD Belu ini menilai, kebijakan tersebut sangat tidak progresif dan menunjukan ketidakberdayaan Pemkab untuk melakukan terobosan pembangunan.

"Rencana itu bukan terobosan, tapi kecerobohan pemerintah Kabupaten Belu. Rencana itu untuk kepentingan siapa dan keinginan siapa? Jangan jual mimpi di siang bolong. Masyarakat Belu belum butuhkan itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah infrastruktur seperti jalan sampai ke desa-desa. Mau percantik apa di Atambua? Jalan di dalam kota saja masih amburadul," jelas Vinsensius.

Terang Kehi Lau, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah infrastruktur jalan untuk arus serta mobilisasi di bidang ekonomi. "Tata kota di Atambua ini saja amburadul. Apalagi jalan di kampung-kampung. Lalu tiba-tiba saja ada rencana untuk rubah lapangan umum jadi taman kota," tambahnya.

Vinsensius sempat membeberkan kalau rencana Pemkab tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2009 yang memuat tentang RPMJD Kabupaten Belu yang menitikberatkan pembangunan lima sektor. "Program dan rencana tersebut tidak ada dalam RPJMD, lalu rujukan mana yang dipakai Pemkab Belu," tanya Vinsensius.

Nada protes juga sempat diungkapkan beberapa warga di bilangan simpang lima kota Atambua. Martinus Mau bernada pesimis mengenai upaya Pemkab mengganti lapangan umum menjadi taman kota. "Rencana itu sama dengan mau pindahkan ‘hutan jati Sesekoe' (tempat prostitusi illegal, red) ke lapangan umum yang berhadapan langsung dengan Mako Brimob, Mapolres, Makodim dan kantor DPRD Belu. Jangan sampai sa.. AIDS akan merambah dan menembus sampai markas-markas aparatur negara," kata Marthinus dengan logat Atambua-nya sambil tersenyum.

Marthinus si tukang ojek ini bahkan sempat memberikan penilaian, kalau rencana Pemkab Belu tersebut hanya upaya menghambur-hamburkan uang negara. "Masyarakat di Belu khususnya kota Atambua siapa yang butuh itu taman kota untuk saat ini. Jalan dalam kota masih rusak banyak sa.. Lebih baik perbaiki jalan supaya kami ojek bisa dapat uang kasih sekolah anak dan bayar pajak motor untuk pemerintah," pungkasnya. (onq)